Foto: Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Emiliana Sri Wahjuni.

Denpasar (Metrobali.com)-

Transparansi Harga Mati!!! Kalimat ini seakan-akan menjadi “mantra” dan tentunya menjadi nilai-nilai idealisme perjuangan yang merasuk ke setiap kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Khususnya juga bagi kader PSI yang mengemban amanah sebagai wakil rakyat di legislatif seperti DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Mereka dituntut untuk mengawal transparansi perencanaan dan penggunaan anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Tidak terkecuali bagi Anggota DPRD Kota Denpasar dari PSI yakni Emiliana Sri Wahjuni. Ia menegaskan wajib menjaga transparansi sebagai harga mati dalam pengelolaan keuangan atau anggaran daerah.

“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya komitmen kami tegas transparansi harga mati. #PSIkawalUangRakyat!!!” tegas Emiliana Sri Wahjuni ditemui, Sabtu (16/11/2019).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar ini pun mengingatkan Pemerintah Kota Denpasar harus tepat berada di rel yang benar dengan menjaga transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.

Jangan sampai terjadi adanya kasus anggaran janggal  seperti di Pemerintahan DKI Jakarta sebagaimana yang diungkapkan kader PSI yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Ia mengunggah anggaran janggal pada plafon anggaran 2020 ke media sosial.

Anggaran yang dipermasalahkan William adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Lalu pengadaan ballpoint senilai Rp 123 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Selain itu ada juga anggaran pengadaan komputer, server serta perangkat penyimpan data digital cerdas (smart storage).

“Apa yang terjadi di DKI Jakarta jangan sampai terjadi di Denpasar. Dan kami yakin tidak akan terjadi karena kita akan kawal bersama-sama transparansi ini,” tegas Emiliana Sri Wahjuni.

Anggota DPRD Kota Denpasar dapil Denpasar Selatan ini juga menegaskan dirinya akan konsisten bekerja sebagai anggota legislatif untuk mengawal uang rakyat.  Ia juga harus memberikan update laporan kinerja ke partai dan masyarakat.

“Saya dipilih bukan untuk duduk-duduk manis tapi untuk mengawal uang rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah,” tegas Sekretaris Fraksi NasDem PSI DPRD Kota Denpasar ini.

Karenanya ia terus mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk terus meningkatkan transparansi seperti mengoptimalkan penerapan e-budgeting (penganggaran berbasis elektronik).

Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif mengawal dan memberi masukan proses penyusunan anggaran misalnya dalam RAPDB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemkot Denpasar Tahun 2020.

“Kalau perlu e-budgeting ini sebelum ketuk palu sudah di tangan masyarakat untuk bisa ikut dicermati apakah pos-pos anggaran yang ada sudah sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

“Karena saya sering juga mendengar pernyataan dari masyarakat ‘uangnya kemana ya Buk?’ Jadi mereka juga berhak tahu kemana digunakan uang rakyat,” imbuh Emiliana Sri Wahjuni

Saat ini sedang berlangsung penyusunan dan pembahasan RAPBD Kota Denpasar Tahun 2020 antar Pemkot Denpasar dan DPRD Kota Denpasar. Maka diharapkan jangan sampai ada titipan “anggaran siluman” di dalamnya.

“Kami akan kawal ketat. Kami akan sisir seperti bikin sisiran. Satu per satu kami cermati pos-pos angggarannya. Kami sisir setiap ada angka yang aneh dan ganjil. Jangan sampai ada anggaran siluman,” ujar Emiliana Sri Wahjuni

“Misalnya mungkin dak ya suatu sekolah butuh dana ajaib. Tahu-tahu misalnya dengan ada dana Rp 10 miliar untuk satu sekolah padahal peruntukan belum jelas ini buat apa,” imbuhnya.

Ia menegaskan tentu akan sangat memalukan jika Pemkot Denpasar yang dikenal sebagai salah satu pemerintahan terbersih di Indonesia malah dalam proses perencanaan anggaran ada indikasi anggaran siluman dan anggaran yang ganjil.

“Citra Kota Denpasar sudah cukup bagus sebagai kota dengan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pak Walikota banyak dapat penghargaan. Prestasi Kota Denpasar harus dipertahankan sebagai kota yang bersih dari korupsi, smart city hingga jadi kota yang nyaman untuk ibu dan anak,” paparnya.

“Saat berganti Walikota, maka Walikota baru harus tetap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi ini,” pungkas Emiliana Sri Wahjuni. (wid)