Keterangan foto: Rapat Koordinasi Penyuluhan (Rakorluh) KP Wilayah Regional Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) Tahun 2019 bertema ‘Peningkatan Kinerja Penyuluh Perikanan dalam Pembangunan KP’, pada 3 September 2019 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3)/MB

Maros, (Metrobali.com) – 

“Hitam putih kehidupan perikanan tergantung pada penyuluh perikanan. Karenanya, seluruh penyuluh perikanan harus memiliki tiga karakteristik utama yakni enlightening (mencerahkan), enrichment (memperkaya) dan empowerment (memberdayakan). Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sistem penyuluh perikanan dituntut untuk mengikuti arus era milenial untuk dapat berkembang. Berbagai inovasi digital yang berkembang dapat mendukung penyuluh agar para nelayan mendapatkan informasi dan teknis pengembangan usaha perikanan dengan baik,” tegas Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.

Hal tersebut disampaikan Sjarief dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Penyuluhan (Rakorluh) KP Wilayah Regional Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) Tahun 2019 bertema ‘Peningkatan Kinerja Penyuluh Perikanan dalam Pembangunan KP’, pada 3 September 2019 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3).

Dalam aspek enlightening, penyuluh perikanan harus memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat serta dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak tahu menjadi tahu. Pada aspek enrichment, penyuluh diminta untuk dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak mau menjadi mau. Sedangkan pada aspek empowerment, penyuluh perikanan diminta untuk dapat memberdayakan masyarakat dari tidak mampu menjadi mampu dan menginisiasi untuk menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah hidup pelaku utama dan pelaku usaha.

“Penyuluh harus memiliki upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. Karenanya, penyuluh perikanan juga harus memiliki tiga komponen utama yakni knowledge, skill dan attitude. Itulah mengapa KKP menyatukan antara research and human resources pada BRSDM. Sehingga ilmu yang didapat semuanya berasal dari hasil riset terbarukan,” tutur Sjarief.

Sjarief juga mendorong seluruh penyuluh perikanan untuk membangun paradigma menjadi penyuluh perikanan milenial. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Juli 2019, KKP memiliki 2.916 Penyuluh Perikanan PNS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekretaris BRSDM Maman Hermawan selaku PLT Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, menuturkan bahwa kegiatan ini terlaksana sebagai penguatan kebijakan pembinaan Penyuluh Perikanan; mensinergikan kebijakan penyuluhan antara pusat, satminkal, dan dinas kabupaten/kota; memberikan pemahaman peningkatan kinerja Penyuluh perikanan; serta mempersiapkan pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan pasca UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Rakorluh sangat penting dilaksankan karena penyuluh perikanan merupakan ujung tombak program KKP di masyarakat. Pejabat fungsional penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat penting dan dituntut dalam kinerja organisasi baik langsung dan tidak langsung di tingkat pusat dan daerah secara riil, dengan tidak mengesampingkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota,” terang Maman Hermawan.

Pihaknya juga berharap agar momentum UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat menjadi spirit kerja yang dilandasi etos kerja tinggi bagi Penyuluh perikanan PNS untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, bertanggung jawab, jujur, profesional, serta ikhlas dalam pengabdian, serta mampu berkompetisi dalam era persaingan global sebagai talenta unggul  dengan inovasi dan kreatifitas berfikir.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas KP Propinsi dan 31 koordinator penyuluh di wilayah Regional Timur. Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BRPBAP3; Kepala BPPP Bitung; Kepala BPPP Ambon, serta Kepala SUPM Bone.