Denpasar (Metrobali.com)-
Keseriusan Gubernur Bali Made Mangku Pastika melaksanakan berbagai program pro rakyat tercermin dari porsi alokasi anggaran untuk belanja publik yang mencapai 79 persen atau Rp. 2,877 trilyun lebih dari total APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 3,657 trilyun. Sementara untuk belanja aparatur, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran dengan presentase hanya 21 persen atau sebesar Rp. 779,7 Milyar. Alokasi belanja Publik antara lain dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program unggulan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Demikian penjelasan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.Si, Selasa (13/3).

Dijelaskan Ketut Teneng, secara umum APBD Provinsi Bali sejak kepemimpinan Gubernur Mangku Pastika terus menanjak. Pada tahun 2009, total APBD mencapai Rp. 2,01 trilyun, 76 persen atau sebesar Rp. 1,5 trilyun lebih dialokasikan untuk Belanja Publik dan hanya 24 persen atau sebesar Rp. 478 milyar untuk Belanja Aparatur.

Selanjutnya. kata Teneng, pada Tahun 2010, APBD meningkat menjadi Rp. 2,4 trilyun, 75 persen atau sebesar Rp. 1,78 Trilyun dialokasikan untuk Belanja Publik dan 25 persen atau sebesar Rp. 604,7 trilyun untuk Belanja Aparatur. “Pada tahun 2011 kita berhasil meningkatkan APBD menjadi Rp.2,98 trilyun lebih, 77 persennya atau sebesar Rp. 2,3 trilyun untuk Belanja Publik dan hanya 23 persen atau Rp. 692,35 milyar untuk Belanja Aparatur,” urainya.

Selain untuk Belanja Publik dan Belanja Aparatur, APBD juga dialokasikan untuk Desa Pakraman yang disalurkan dalam bentuk Bansos, Hibah dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK). Khusus untuk BKK, diperuntukkan bagi insentif Bendesa Pakraman. Pada tahun 2010 anggaran untuk Desa Pakraman dialokasikan sebesar Rp. 158 milyar lebih, 2011 sebesar Rp. 189 milyar lebih dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 210,4 milyar.

Lebih jauh Ketut Teneng memaparkan, Belanja Publik difokuskan untuk membiayai berbagai program unggulan diantaranya JKBM, Bedah Rumah, Simantri, Bali Green Province, Bidang Pendidikan, Jaminan Kredit Bali Mandara dan Sistem Keamanan Berstandar Internasional. Untuk program bedah rumah, pada anggaran induk tahun 2011 dialokasikan dana sebesar Rp. 26 milyar untuk memperbaiki 1.000 unit rumah tak layak huni. Jumlah tersebut ditambah pada anggaran perubahan sebanyak 825 unit rumah yang teraalisasi sebanyak 636 unit. Selanjutnya, pada tahun 2012 Pemprov Bali mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 1.550 unit rumah tak layak huni. Lokasi sebaran bedah rumah untuk tahun 2012 diantaranya 141 di Karangasem, 163 unit di Klungkung, 152 di Gianyar, 94 unit di Bangli, 584 di Buleleng, 126 di Tabanan, 191 unit di Jembrana, 79 unit di Badung dan 20 unit di Kota Denpasar.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan bedah rumah pada tahun 2012 seluruhnya dilaksanakan secara swakelola. Sistem ini dimaksudkan untuk meminimalkan masalah dalam realisasi program tersebut. Dalam sistem ini, masyarakat yang mendapat bedah rumah menggarap sendiri, namun tetap dipantau tim pengawas dari desa.

“Kita berharap dengan sistem ini, lebih banyak bedah rumah yang bisa diselesaikan,” imbuhnya. Selain Bedah Rumah, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 181 milyar pada tahun 2011 dan Rp. 239 milyar pada APBD Tahun 2012. Melalui program ini, masyarakat ber-KTP Bali yang belum tertanggung asuransi kesehatan berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis hingga perawatan di Rumah Sakit dengan layanan kelas III.

Selain bedah rumah dan JKBM, APBD juga dialokasikan untuk  Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Digulirkan sejak tahun 2009, hingga tahun 2011, Bali telah memiliki 200 unit Simantri yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Tahun 2012 ini, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran untuk 150 unit Simantri. Alokasi dana yang dikucurkan untuk tiap unitnya mencapai Rp. 200 juta.

Selain bertujuan mendorong kesejahteraan petani, program ini juga terintegrasi dengan Bali Green Province. Program Simantri mengedepankan konsep Zero Waste, dimana semua hasil buangan ternak sapi bisa dimanfaatkan. Kotorannya dimanfaatkan untuk pupuk organik dan air kencingnya bisa diolah menjadi Bio Urine. “Keberadaan Simantri kita harapkan bisa menekan bahkan meniadakan penggunaan pupuk kimia,” tambahnya.

Gubernur Mangku Pastika sendiri menargetkan Bali memiliki 1.000 unit Simantri. Dalam bidang pendidikan, Pemprov Bali merealisasikan dana Rp. 293,41 milyar pada tahun 2009, Rp. 252,34 milyar pada tahun 2010 dan Rp. 258,89 milyar pada tahun 2011. Sementara untuk tahun anggaran 2012, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran Rp. 341,7 milyar. Sementara untuk program lingkungan hidup, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9,6 milyar dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 12,9 milyar. “Semua program unggulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkasnya. IKA-MB