Sutopo Purwo Nugroho

Jakarta (Metrobali.com)-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan sebanyak 566 orang tewas akibat bencana alam selama tahun 2014, kata seorang pejabat.

“Data sementara kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2014, menunjukkana bencana masih menjadi ancaman yang nyata,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Rabu (31/12).

Dia mengatakan sebanyak 1.525 kejadian bencana telah menyebabkan 566 orang tewas, 2,66 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 51 ribu rumah rusak dan ratusan bangunan umum rusak.

Sementara itu, kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah, seperti dampak kebakarah hutan dan lahan Rp20 triliun, banjir Jakarta Rp5 triliun, banjir di Pantura Jawa Rp6 triliun, banjir bandang di Sulawesi Utara Rp1,4 triliun, banjir dan longsor di 16 kab/kota di Jawa Tengah Rp2,1 triliun dan sebagainya.

Sebesar 99 persen bencana adalah bencana hidrometeorologi.

Puting beliung adalah jenis bencana yang paling dominan selama 2014 yaitu 496 kejadian, kemudian banjir (458) dan longsor (413).

“Dalam tiga tahun terakhir puting beliung memang jenis bencana yang paling banyak terjadi. Bahkan menyebabkan korban jiwa 57 tewas, 10,707 jiwa mengungsi, dan lebih 23 ribu rumah rusak selama 2014,” kata dia.

Menurut dia, puting beliung ancamannya makin meningkat dan menyerang semua wilayah, baik perdesaan maupun perkotaan.

“Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2014. Ada 343 orang meninggal dan hilang akibat longsor, atau 60 persen dari dari total korban tewas akibat bencana,” katanya.

Bencana longsor di Banjanegara sendiri menyebabkan 99 jiwa tewas dan 11 jiwa hilang. Longsor ini merupakan bencana dengan korban terbanyak.

Sedangkan konsentrasi bencana terbanyak adalah di Provinsi Jawa Barat (290 kejadian), Jawa Tengah (272), Jawa Timur (213), Aceh (51) dan Sumatera Selatan (480).

Dilihat dari sebaran kabupaten/kota, kata dia, maka paling banyak ada di Bogor (37), Bandung (31), Sukabumi (29), Garut (26) dan Cianjur (23).

“Pemprov Jabar hendaknya memperhatikan hal ini karena bencana selalu berulang pada daerah-daerah ini. Penduduk yang padat yang tinggal di daerah rawan bencana hendaknya terus ditingkatkan kapasitasnya. Pengurangan risiko bencana harus menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan di semua sektor,” kata dia. AN-MB