Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Ida Bagus Putu Sukarta mengatakan rencana melakukan reklamasi teluk Benoa di Kabupaten Badung, sebaiknya dihentikan saja.

“Pihak eksekutif mesti menyerap aspirasi rakyat Bali. Kami tidak sependapat dengan rencana reklamasi itu. Mari menyerap aspirasi masyarakat Bali. Hentikan saja reklamasi itu,” kata Sukarta di Denpasar, Rabu (17/7).

Ia mengharapkan eksekutif menyerap aspirasi rakyat dan menyikapi penolakan komponen masyarakat Bali atas rencana reklamasi itu. Jangan sampai reklamasi itu dipaksakan karena lebih banyak merugikan masyarakat. Jangan berpikir reklamasi dan pembangunan sarana akomodasi pariwisata semata.

“Mari serap dan dengarkan aspirasi rakyat Bali dan mari bersama-sama berbesar hati. Hentikan saja rencana reklamasi itu karena lebih banyak merugikan masyarakat Bali,” ucapnya.

Politikus asal Desa Sanur itu juga meminta segenap komponen masyarakat paham kepentingan-kepentingan pemodal besar di balik rencana reklamasi itu, karena reklamasi laut hanya untuk kepentingan bisnis bukan pelestarian lingkungan.

“Kita memang harus berpikir dinamis tetapi struktur lingkungan dan budaya Bali jangan berubah secara fundamental,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Bali.

Sukarta lebih lanjut mengatakan reklamasi itu akan berpengaruh negatif pada struktur sosial budaya. Perilaku manusia Bali akan berubah dan akan lebih berpacu dalam persaingan hidup yang makin tinggi.

Ia mencontohkan reklamasi Pulau Serangan di Kota Denpasar mengubah tatanan sosial budaya masyarakat di sana. Kriminalitas kian tinggi, karena lokasi disekitar tersebut tumbuh kafe-kafe remang yang mempekerjaan perempuan, akibatnya muncul kasus HIV/AIDS. Secara fisik, reklamasi Pulau Serangan membuat pantai di Sanur, Padanggalak maupun Pantai Lebih (Gianyar) terkena abrasi akibat perubahan arus laut.

“Jadi jangan sampai kondisi serupa terjadi akibat reklamasi di teluk Benoa. Selain itu, aktivitas perekonomian dan bisnis akan terkonsetrasi di Bali bagian selatan sehingga keseimbangan dan pemerataan ekonomi serta pembangunan tidak akan terwujud,” katanya. AN-MB