Rancangan aturan itu diusulkan kurang dari satu tahun setelah Thailand melegalisasi penggunaan mariyuana untuk pengobatan dan penelitian.

Regulasi yang berlaku saat ini, penggunaan ganja buat rekreasi masih melanggar hukum dan pelakunya dapat didenda serta dipenjara lebih dari 10 tahun.

Anggota parlemen senior dari Partai Bhumjaithai, Supachai Jaisamut, mengatakan rancangan aturan itu akan mengizinkan warga Thailand menanam lebih dari enam pot mariyuana di rumah.

Supachai, anggota dewan yang mengawasi Kementerian Kesehatan, mengatakan hukum di Thailand masih menempatkan Cannabis atau tanaman ganja sebagai narkotika.

“Prinsipnya, aturan baru ini untuk pengobatan, Anda dapat memilikinya (mariyuana, red) untuk obat, tidak membakar dan menghisapnya sembarangan di jalan,” kata Supachai.

Rancangan beleid itu juga akan memperbolehkan lembaga berlisensi untuk menjual ganja. Namun, penjualan mariyuana akan tetap dalam pengawasan agar pemakaiannya tidak melenceng dari tujuan pengobatan.

Rencananya, Plant-based Drug Institute akan diberi kewenangan untuk membeli, mengekstraksi, dan mengekspor cannabidiol (CBD), zat kimia yang terkandung di dalam tanaman ganja, terang Supachai.

Institut itu, menurut dia, mirip dengan lembaga yang ada di California, AS.

Ia mengatakan rancangan aturan itu dapat ditetapkan apabila didukung oleh pemerintah. Paling cepat, rancangan beleid dapat disahkan enam bulan setelah sidang parlemen kembali berlangsung pada November.

Usulan itu merupakan upaya Partai Bhumjaithai menempati janjinya saat masa kampanye pada pemilihan umum. Pendukung partai mengatakan rancangan beleid akan menjadi dasar hukum untuk mengembangkan industri mariyuana yang legal di Thailand.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand pada bulan ini menggelar lokakarya bisnis mariyuana sebagai upaya memfasilitasi tingginya minat masyarakat dan penanam modal terhadap ganja, khususnya setelah tanaman itu dilegalisasi pemakaiannya untuk pengobatan pada akhir 2018.

Sumber: Reuters