Publik Terus Suarakan Penolakan Privatisasi Pantai Pede

Labuan Bajo (Metrobali.com) –

Publik Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menyuarakan penolakan privatisasi Pantai Pede. Memanfaatkan hari libur misalnya, sejumlah tokoh masyarakat, lembaga dan komunitas menggelar aksi bersama di kawasan Pantai Pede, Minggu (14/12) siang.

Di antaranya adalah Komunitas Bolo Lobo, Gong Rang, Institut Lintas Studi (ILS), Gemas P2 (Gerakan Masyarakat Peduli Pantai Pede), Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat, serta sejumlah fotografer yang tergabung dalam KFL (Komunitas Fotografer Labuan Bajo). Sejumlah tokoh masyarakat juga tampak hadir, di antaranya Pater Marsel Agot, mantan anggota DPRD NTT Basri Aloysius, mantan Kapolres Manggarai Barat Butje Hello, dan lain-lain.

“Sambil menghibur masyarakat yang sedang berekreasi di Pantai Pede, kita terus menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke tangan investor,” kata Basri Aloysius, yang juga pentolan Gemas P2.

Menurut dia, rencana privatisasi Pantai Pede jelas-jelas mendapatkan penolakan masyarakat. “Kita tidak pernah menginginkan privatisasi Pantai Pede. Kita berjuang, agar privatisasi itu tidak boleh terjadi dan Pantai Pede tetap menjadi tempat rekreasi,” tandasnya.

Ia pun kecewa dengan sikap Pemkab Manggarai Barat, yang terkesan tunduk pada kebijakan Pemprov NTT. Padahal, apa yang didesai Pemprov NTT dengan menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke tangan investor, sesungguhnya ada cara-cara kapitalis.

“Sistem pembangunan seperti ini tidak mendengarkan masyarakat. Mereka desain pembangunan dengan konsep kapitalis, dan mengabaikan suara rakyat. Padahal idealnya, pemerintah jangan pernah menentang suara rakyat,” ujar Basri Aloysius, yang juga mantan anggota DPRD Manggarai Barat.

Ia pun mendesak Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, untuk segera menggelar pertemuan besar. Pertemuan tersebut harus dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat serta elemen dan komunitas yang selama ini getol menolak privatisasi Pantai Pede.

“Mari pemerintah dengarkan suara masyarakat. Pikirkan nasib generasi masa depan. Kita ingin anak cucu kita ke depan, dengan riang dan gembira berekreasi di Pantai Pede. Dan satu hal, jangan mau menjadi hamba di negeri sendiri,” tegas Basri Aloysius.

Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan tokoh masyarakat Manggarai Barat lainnya, Marsel Agot. “Sebagian besar masyarakat Manggarai Barat tolak privatisasi. Karena itu, kita dorong pemerintah agar mendengarkan suara masyarakat ini,” ucapnya.

Sementara Direktur Eksekutif ILS Maksimus Ramses Lalongkoe, menambahkan, penolakan privatisasi Pantai Pede tidak dilakukan untuk sekedar menentang kebijakan pemerintah. “Tetapi gerakan penolakan ini justru melalui kajian komprehensif, baik dari aspek sosiologis, politis maupun yuridis,” paparnya.

Aksi yang digelar saat masyarakat berekreasi di Pantai Pede ini, dimeriahkan dengan penampilan Komunitas Seni Bolo Lobo. Selain itu, aksi ini juga diwarnai dengan penandatanganan form petisi penolakan privatisasi Pantai Pede yang digalang ILS. SON-MB

activate javascript