Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PPP Siap Bergabung ke Jokowi-JK

Metro Bali
single-image

suharso

Jakarta (Metrobali.com)-

Partai Persatuan Pembangunan siap untuk bergabung dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diperkirakan menjadi pemenang pemilu presiden, semakin menguat.

“Langkah untuk mendukung pemerintahan mendatang tidak diputuskan secara gegabah tetapi sudah melalui pertimbangan mendalam,” kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (21/7).

Menurut Suharso, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair, juga menyarankan agar PPP turut mendukung pemerintah demi kemaslahatan umat.

Suharso menjelaskan dirinya bersama beberapa pimpinan PPP mengunjungi KH Maimun Zubair di kediamannya di Jawa Tengah, pada akhir pekan pelalu.

“Pada pertemuan tersebut, Mbah Moen (KH Maimun Zubair) meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Mayoritas DPW PPP di Indonesia menginginkan hal yang sama,” kata.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tersebut mengungkapkan, perubahan sikap politik PPP harus dilakukan melalui mekanisme partai sesuai dengan amanah AD/ART, bukan oleh individu-individu.

Suharso menambahkan pihaknya sudah mendapat informasi jika Hatta Rajasa merasa legawa terhadap apapun hasil KPU dan bahkan putra pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais, juga sudah memberikan ucapan selamat.

Karena itu, kata dia, DPP PPP menjadwalkan akan melaksanakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) pasca penetapan pemenang pemilu presiden oleh KPU.

Ketika ditanya kemungkinan adanya ganjalan dari Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, Suharso enggan bersepkulasi lebih jauh.

Menurut dia, keputusan organisasi mengikat semua anggotanya.

Suharso menegaskan, sebagian besar DPW PPP juga mengajukan permintaan agar Suryadharma Ali nonaktif sementara dari jabatan ketua umum untuk berkonsentrasi ke masalah hukum.

“Mukernas tidak untuk mengganti ketua umum, tapi menetapkan posisi PPP ke depan,” katanya. AN-MBĀ 

Bagikan :
Baca Juga :
Tahlil dan Doa Bersama di Lubang Buaya

Leave a Comment

Your email address will not be published.