Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pengamat: Presiden miliki banyak opsi perbaiki kekacauan legislasi

Metro Bali
single-image

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari (Istimewa)

Jakarta (Metrobali.com) –
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengingatkan Presiden Jokowi memiliki banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi, terutama terhadap beberapa undang-undang yang mendapat penolakan publik belakangan ini.

“Presiden punya banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi yang terjadi belakangan ini,” kata Feri dihubungi di Jakarta, Minggu.

Feri mengatakan untuk RUU KUHP, Presiden semestinya tidak hanya menunda tapi juga mencabut pembahasan sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (3) UU 12 tahun 2011.

Penolakan, kata dia, akan menunjukkan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi.

“Kalau menunda itu masih bisa diparipurnakan,” tegas dia.

Demikian juga menurutnya, untuk paket UU Pemasyarakatan, di mana Presiden dapat mencabut pembahasannya.

Sedangkan untuk UU KPK, Presiden menurutnya dapat mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan seluruh isi revisi UU KPK tersebut.

Dia menekankan Perppu yang membatalkan UU yang bermasalah juga pernah dilakukan SBY terkait UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,  yang hendak memindahkan pemilihan langsung ke DPRD.

“SBY dikritik masyarakat ketika itu dan melakukan perbaikan melalui penerbitan Perpu,” kata dia. (Antara)

Bagikan :
Baca Juga :
IMI Gelar Seminar Teknis Regulasi Sepeda Motor dan Kebersihan Lingkungan

Leave a Comment

Your email address will not be published.