Singaraja (Metrobali.com)-

Untuk mengantisipasi konflik sosial menjelang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Bali, Muspida Buleleng menggandeng TNI Polri, DPRD, tokoh adat, tokoh agama dan Lembaga Sosial Masyarakat dalam menjaga stabilitas ke amanan Buleleng.

Buleleng yang menjadi tolok ukur kemanan Bali dalam setiap pesta demokrasi, menjadi perhatian serius Muspida Buleleng. Hal itu di buktikan dengan penandatangan kesefahaman penanggulangan konflik sosial yang bertempat di ruang rupartama Mapolres Buleleng Rabu pagi tadi.

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengatakan, penandatangan tersebut di maksud kan sebagai tanda keseriusan seluruh lapasan masrakat menjaga keamanan Buleleng. Bukan hanya karena ada pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berlangsung bulan Mei bendatang, namun setiap saat, seluruh lapisan masyarakat di tuntut untuk menjaga keamanan Buleleng.

Dikatakan, Muspida, TNI Polri, tokoh adat, tokoh agama dan LSM hanya sebatas menghimbau. Yang terpentinmg adalah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan nya dari konflik. “Kita kan hanya sebatas berusaha memberikan pemahamana. Yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar nya  dari gangguan keamana,” ujar nya.

Sementara Kapolres Buleleng AKBP Benny Arjanto mengatakan, pihak nya hanya sebatas mendukung gagasan Muspida Buleleng.  Sebab kepolisian, di minta atau toidak di minta, setiap saat tetap menjaga setiap bentuk gangguan kemanan masyarakat. “Dalam hal ini (penanada tanganan kesepahaman penanggulangan konflik sosial, red) kepolisian sebatas mendukung, yang punya ide kan Muspida. Polisi dan TNI selalu siap saja,” ujar Benny Arjanto yang di amini Dandim Buleleng Kolonel inf Nogroho Dwi Darmawan.

Sebagai langkah kongkrit, kesiapan aparat keamanan, dalam sepekan terakhir ini, sudah dua kali mengadakan simulasi demonstarasi penanggulangan huru hara yang bertempat di sekolah kepolisian negara (SPN) Buleleng. EMHA-MB