Tjahjo Kumolo

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jajarannya untuk mengevaluasi pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP selama satu bulan ke depan untuk menyisir kegandaan data warga negara Indonesia.

“Kami akan ‘stop’ (pencetakan) KTP elektronik selama satu bulan ini, karena blankonya belum ada, penanganan di daerah belum profesional dan juga memerlukan petunjuk baru. Sedangkan untuk perekaman masih berjalan dan ‘up date’ terus, hanya memang prosesnya harus diperiksa kembali,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (6/11).

Dia menjelaskan selama satu bulan evaluasi tersebut akan ditinjau perkembangan pembuatan e-KTP di semua daerah, termasuk masih adanya kegandaan data yang dimiliki warga.

Evaluasi itu dilakukan karena selama ini pihaknya mendapatkan laporan bahwa biometrik kedataan e-KTP belum akurat sehinga ditemukan masih ada satu warga yang memiliki lebih dari satu KTP.

“Makanya satu bulan ini kami harapkan semuanya tuntas, perekaman dan pendataan jangan sampai dobel dan tidak kompeten, karena e-KTP ini menjadi standar bagi pelayanan publik,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman mengatakan blanko untuk pencetakan e-KTP di daerah sudah siap dan akan dikirimkan pada 8 November.

Blanko tersebut nantinya akan digunakan untuk mencetak e-KTP penduduk yang merekam datanya sejak awal 2014 lalu. Keterlambatan pengiriman blanko tersebut disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 baru tersedia.

“Penduduk yang merekam data e-KTP sejak Januari sampai September tahun ini belum bisa dicetak karena APBNP belum terbit saat itu, sedangkan kewenangan pencetakan sudah ada di daerah. Sekarang anggaran sudah tersedia dan blanko baru itu akan kami kirim Sabtu (8/11),” jelas Irman.

Setelah melalui tahapan evaluasi dan pengkajian selama satu bulan, proses perekaman dan pencetakan e-KTP di daerah dapat kembali aktif per 1 Desember. Pemerintah berharap mulai 2015, e-KTP sudah dapat diberlakukan efektif secara nasional. AN-MB