Mahasiswa Desak Alihkan Anggaran Gedung Baru DPRD Bali untuk Bedah Rumah

Metro Bali
single-image

Mahasiswa Desak Alihkan Anggaran Gedung Baru DPRD Bali untuk Bedah Rumah

Denpasar (Metrobali.com)-

Rencana proyek pembangunan gedung baru DPRD Bali yang menyediakan ruangan kerja untuk masing-masing anggota dewan mulai menuai penolakan masyarakat. Ormas Kemahasiswaan Ekstrakampus di Bali, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar menilai, rencana membangun fasilitas ruangan kerja pribadi anggota dewan merupakan ekpresi keangkuhan anggota dewan di tengah realitas masyarakat yang masih dililit kemiskinan.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Denpasar Florentio Don Bosco Heppi mengatakan, rencana membangun gedung baru DPRD Bali itu melumpuhkan logika rasional masyarakat. Menurut Tio, demikian ia biasa disapa, bagaimana bisa anggota dewan meminta fasilitas baru berupa ruangan kerja pribadi dengan membangun gedung baru, sementara masih terdapat 12.000 KK (kepala Keluarga) di Bali tidak memiliki rumah layak huni dan sangat membutuhkan bantuan bedah rumah.

“Tanggung jawab pemerintah termasuk DPRD Bali untuk memastikan 12000 KK itu mendapat rumah layak huni.
Anggaran Gedung Baru DPRD Bali itu harus dialihkan untuk Bedah Rumah,” tegas Tio, di Denpasar, Kamis (2/10)

Mahasiswa Universitas Udayana ini mengatakan, tanggungjawab moral dan konstitusional anggota dewan untuk mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pilihan menjadi menjadi anggota dewan adalah tugas pengabdian untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena itu menurut dia, anggota dewan harus fokus mengurai berbagai persoalan sosial masyarakat. “Selaian persoalan rumah tidak layak huni, masih ada warga yang kesulitan dapat air bersih di Karangasem. Dewan harus pastikan bahwa kebutuhan dasar warga harus dipenuhi,” cecarnya.

Rencana membangun gedung baru itu, lanjut Tio, telah menambah noda hitam anggota DPRD Bali yang baru mulai bertugas pada awal bulan lalu. Menurut dia, rencana membangun gedung baru ini mengindikasikan bahwa anggota DPRD Bali hanya memikirkan nasibnya sendiri, dan melupakan janji-janji politik untuk berjuang bagi kepentingan masyarakat. “Sebelumnya mereka minta kenaikan gaji, padahal baru saja dilantik. SK pengangkatan juga digadaikan ke bank. Apa yang diperlihatkan anggota dewan ini memalukan,” kecamnya.

Tio berharap, ke depan anggota dewan bisa memulihkan citranya di tengah masyarakat. Menurut dia, selama ini kiprah wakil rakyat banyak menuai kecaman publik. Acapkali, kata dia, sepak terjang wakil rakyat tidak mencerminkan kehendak rakyat. Sebagai mahasiswa, lanjut dia, akan terus berada pada pilihan sikap kritis dalam mengawal kinerja anggota dewan. “Dewan harus mulai harus berbenah diri. Tunjukkan kinerja kerja yang baik. Mampu menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Demikian fungsi penganggaran dan pengawasan harus bermuara pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Bali berencana membangun gedung baru yang menyediakan ruangan kerja pribadi setiap anggota dengan ukuran 3×3 meter. Anggarannya dirancang Rp21 miliar pada APBD Induk provinsi Bali tahun 2015. Hanya saja rencana proyek itu bakal melukai keadilan masyarakat. Sebab anggaran itu bisa membangun 700 unit bedah rumah. Dari data Dinas Sosial provinsi Bali, masih terdapat sekitar 12.000 KK di Bali yang membutuhkan bedah rumah. Anggaran untuk 1 unit bedah rumah Rp30 juta. JAK-MB 

Bagikan :
Baca Juga :
Gubernur Ingin Nelayan Bali Sejahtera

Leave a Comment

Your email address will not be published.