Jakarta (Metrobali.com)-

Politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada hanya dapat diatasi dengan kesadaran pemilih untuk menolak praktik tersebut, kata Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja di Jakarta, Senin (16/9).

“Tidak ada yang lain selain kesadaran pemilih, baik dia sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang akan melaporkan tindak politik uang,” kata Adnan usai memberikan ceramah “Upaya Pemberantasan Korupsi dan Anatomi Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu”.

Pelaksanaan pesta demokrasi tanpa melibatkan uang atau imbalan menjadi hal yang mustahil diwujudkan jika tidak diiringi dengan kemauan politik atau “political will” dari para peserta Pemilu atau Pilkada tersebut.

Oleh karena itu, KPK berinisiatif membentuk program kerja untuk memberantas korupsi di pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

“Kami ada rencana untuk kerja sama dengan seluruh komisi Negara dan NGO (lembaga swadaya masyarakat,red)untuk bersama-sama membantu KPU agar proses pelaksanaan Pemilu berjalan akuntabel sehingga yang terpilih juga akuntabel,” kata dia.

Dia menjelaskan pihaknya juga memiliki tiga tema untuk menciptakan Pemilu bersih di Tanah Air, yaitu bersih pemilih, bersih calon dan bersih penyelenggara.

Pihaknya mengaku telah melakukan studi publik dengan meminta dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif dan calon presiden yang terbaik.

“Kepada calon, kami harapkan kalau mereka terpilih dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Adnan mengatakan bahwa KPK telah melakukan pengawalan terhadap sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dari pengalaman tersebut, dia berharap pihaknya dapat menggandeng sejumlah lembaga dan LSM untuk membantu KPU mewujudkan Pemilu yang bersih.

“Kami sudah mengawal delapan proses Pilkada karena memang sumber daya manusia KPK terbatas. Tapi dengan begitu akan ada pembelajaran untuk mengawal prose Pilpres dan Pileg ke depan (2014),” ujar Adnan. AN-MB