Pastika Minta jajarannya tidak Ragu lagi dalam Bekerja

 Acara penandatanganan kesepakatan bersama

Acara penandatanganan kesepakatan bersama Antara Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Bali, Abdul Muni, SH, MH yang sekaligus mensosialisasi keberadaan tim tersebut kepada jajaran SKPD di lingkungan Pempov Bali yang digelar di  di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (22/1)

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika berharap kesepakatan mengenai Tim pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  yang ditandatangani dengan pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengawal pelaksanaan program bisa memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk “tidak ragu-ragu bekerja” dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan pembangunan dengan penuh tanggung jawab.

Hal itu terungkap dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi negeri Bali, Abdul Muni, SH, MH yang sekaligus mensosialisasi keberadaan tim tersebut kepada jajaran SKPD di lingkungan Pempov Bali yang digelar di  di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (22/1).

Keberadaan TP4D dari Kejati Bali diharapkan bisa berperan sebagai pendamping dan pembina jajaran Pemprov Bali. Pastika menambahkan harusnya ini bisa dijadikan momentum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kita diberikan amanah oleh negara, bangsa dan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat dan itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, jadi harus dijaga sebaik-baiknya amanah itu dan percepat sejahterakan rakyat,” tegasnya.

Disamping itu, menurutnya dalam mengemban amanah, seseorang mempunyai kekuasaan, dan dalam kekuasaan selalu ada peluang untuk hal negatif. “Sejak dulu kala sudah dikenal istilah kekuasaan cenderung korup dan kekuasaaan mutlak sudah pasti korup, makanya kita perlu diawasi secara efektif agar hal-hal seperti itu bisa dicegah,” imbunya.

Walaupun menurutnya saat ini sudah banyak pengawasan diefektifkan seperti dari internal Pemprov yaitu Inspektorat, BPKP, BPK, kemendagri, kementrian PAN RB, ombudsman untuk pelayanan publik, bahkan LSM, pers dan masyarakat sendiri turut serta. “Dengan pengawasan sedemikian rupa harusnya celah semakin kecil, tapi jika memang oknumnya tidak tulus bekerja dan sudah main-main, ya itu harus ditindak,” tegas gubernur yang pada pagi itu didampingi oleh Sekretaris Pemprov Cok Pemayun.

Dalam kesempatan itu dia juga berharap keberadaan TP4D Kejati Bali tidak hanya bisa mengingatkan jajarannya akan pentingnya kesadaran hukum, namun juga bisa menggugah jajarannya dalam membangun budaya taat hukum dan bebas korupsi. Pastika juga meminta Kajati untuk untuk mengupayakan langkah-langkah pengawasan baik dari perencanaan program hingga eksekusinya. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi jajarannya yang terlibat dengan kasus hukum. “Jika ada keraguan dalam mengeksekusi anggaran atau menjalankan, setidaknya koordinasi dengan Kejati, ingat pembangunan untuk rakyat selalu menjadi yang utama,” tandasnya.

Senada dengan Pastika, Kajati Bali, Abdul Muni menjabarkan bahwa terbentuknya TP4D berawal dari rendahnya daya serap anggaran. Bahkan menurutnya bulan juni 2015 rata-rata serapan anggaran hanya 30%, hal itu terjadi karena takutnya jajaran pemerintah dalam mengeksekusi anggaran. Hal senada juga dipertegas oleh paparan Asisten Intelejen Kajati Bali, Adianto, SH., M.Hum, yang akan menjadi mitra pemprov dalam pengawasan tata kelola keuangan dan pembangunan.

Menurutnya selain ragu-ragu dalam mengambil keputusan, stigma akan kriminalisasi kebijakan masih menghantui sebagian besar birokrat, yang secara tidak langsung juga menghambap program-program pro rakyat. Sehingga TP4D ini lahir dengan tugas untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya jemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahaan /preventif dan persuasif di tingkat daerah.

Selain mengawasi dan mencegah penyelewengan, TP4D juga memberikan pendampingan hukum untuk setiap tahapan program pembangunan. Sehingga dengan terbentuknya lembaga tadi, diharapkan anggaran bisa terserap secara optimal serta bisa menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Acara yang juga dihadiri oleh segenap kepala SKPD, Staf Ahli dan para Asisten di lingkungan pemprov Bali juga diisi dengan pendandatangan kesepakatan bersama antara Gubernur Bali dan Kejati Bali tentang tata kelola keuangan dan pembangunan. Setelah acara sosialisasi berakhir, Pastika secara khusus mengumpulkan jajarannya dan mengingatkan agar melaksanakan arahan Kejati Bali dengan serius dan penuh tanggung jawab. Dia juga meminta arahan pagi ini diteruskan ke bawahannya masing-masing agar terciptanya sistem tata kelola keuangan dan pembangunan yang bersih demi mewujudkan clean government yang sejalan dengan semangat revolusi mental.AD-MB