Presiden Joko Widodo Disambut Gubernur Bali Wayan Koster setiba di Bandara Ngurah Rai Dalam Kunjungan Kerja di Bali, belum lama ini.

Jakarta , (Metrobali.com)-

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membenarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri mengambil keputusan strategis. Instruksi ini berlaku hingga Oktober 2019.

Menurut Moeldoko, instruksi Jokowi disampaikan dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/8).

“Iya memang, sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

“Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu,” tegas dia.

Instruksi ini disebut Moeldoko untuk memastikan tidak ada beban tanggungan terhadap kabinet periode pemerintahan Jokowi kedua.

“Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan (menuju pelantikan). Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya,” katanya.

Seharusnya semua menteri harus mematuhi instruksi Presiden tersebut , termasuk Menteri Perhubungan juga harus menghentikan sejenak urusan perizinan Bandara Bali Utara  sampai terbentuknya Kabinet baru, yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut dibawah Pemerintahan Jokowi Periode ke 2 bersama KH Maruf Amin.

Editor : Sutiawan