Wagub Sudikerta TL WTP pada Staf DPRD Bali

Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta memberikan himbauan dan pembinaan secara internal kepada seluruh jajaran staf sekretariat DPRD Provinsi Bali, Selasa (5/8).

 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya itu terutama menyoroti adanya devisiasi anggaran yang belum mencapai target. Devisiasi anggaran yang dicapai sekretariat DPRD Bali untuk anggaran hanya mencapai 29 persen dari target sebesar 52 persen.

 

Sementara realisasi fisik menurut Sudikerta, sudah mencapai keselarasan dan keseimbangan dari target yang dicapai yakni sebesar 61 persen. Karena itu pihaknya berupaya menindaklanjuti sebagai bentuk tindak lanjut (TL) Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang sebelumnya mendapat sorotan dari BPK RI.

 

“Intinya kami menjaga solidaritas, sebagai bentuk hasil kinerja 2013 yang kita jalankan pelaksanaan kegiatannya ditahun 2014 sehingga kegiatan itu bisa berjalan baik dan benar jangan sampai mendapatkan devisiasi,” kata Sudikerta, usai memberikan pengarahan di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Selasa (5/8).

 

Lanjut dia, pihak Pemrov Bali meminta agar faktor penentu tercapai dan tidaknya realisasi fisik dan anggaran yakni faktor rekanan agar secepatnya mengurus hal-hal yang bersifat teknis seperti melakukan rembeurs secepatnya.

 

Terkait kegiatan fisik seperti kunjungan kerja (kunker), imbuhnya agar di cek kegiatan yang belum dijalankan sehingga bisa meningkat, “kalau bisa lakukan secepatnya agar terjadi surplus kegiatan, kegiatan fisik berupa kunker jalankan jangan menunggu waktu, sebaiknya jalankan lebih awal jangan sampai minus,” tandasnya.

 

Ditanya perihal buruknya kinerja Sekretariat DPRD Bali, karena adanya isu penggelembungan dana seperti kasus perjalanan dinas anggota Dewan yang menggunakan jasa joki, tiket dari biro perjalanan yang disuntik oleh Staf Sekretariat Dewan dan yang terbaru adanya penggelembungan anggaran pakaian dinas anggota Dewan, Sudikerta pun berdalih jika pihaknya memang berkewajiban memberikan pengawasan dan pembinaan, tidak hanya kepada Sekretariat Dewan namun kepada seluruh SKPD provinsi Bali.

 

“Ya salah satunya itu mungkin tiket biro perjalanan, kita TL WTP dan mendapat catatan yang harus kita tindak lanjuti agar selaras seperti aset itu kita KIR harus ditata usahakan, kalau soal pakaian dinas saya belum tau, belum mendalaminya,” pungkas dia. SIA-MB