Bukan Usulan Gubernur : KSPN Besakih Hasil Rapat Sinkronisasi Bersama
Denpasar (Metrobali.com)-
Teka-teki siapa mengusulkan nama Besakih – Gunung Agung dan sekitarnya menjadi nama salah satu dari sebelas KSPN di wilayah Provinsi Bali mulai terkuak. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc mengemukakan, usulan tersebut berasal dari hasil rapat sinkronisasi dan harmonisasi pemerintah pusat dengan berbagai komponen masyarakat Bali yang dilakukan dari tahun 2010 hingga pertengahan 2011.
“Saya tidak ingat betul itu,” kata Pitana menjawab pertanyaan wartawan dalam temu pers yang difasilitasi Biro Humas Setda Provinsi Bali di sela-sela Kongres II Kebudayaan Bali di Hotel Inna The Grand Bali Beach Sanur, Rabu, 25 September 2013 pagi. “Yang saya ingat”, imbuh mantan Kadiparda Bali itu, nama itu disepakati dalam rapat-rapat sinkronisasi dan harmonisasi yang dilaksanakan sehingga dapat diproses menjadi PP 50 Tahun 2011 pada akhir 2011.
Rapat sinkronisasi dan harmonisasi itu diikuti berbagai komponen masyarakat Bali, termasuk didalamnya utusan PHDI, MUDP, MMDP, Pemkab/Pemkot se-Bali dan kalangan akademisi. Semua pihak dapat mengusulkan nama KSPN. Dengan demikian, nama KSPN Besakih – Gunung Agung dan sekitarnya bukan atas usul Gubernur Made Mangku Pastika, tetapi kesepakatan rapat sinkronisasi dan harmonisasi bersama.
Pitana menjelaskan, dalam rapat sinkronisasi dan harmonisasi di Bali tidak ada komponen masyarakat yang mengusulkan nama Pura Besakih atau pura lain sebagai nama KSPN. Dalam PP 50 Tahun 2011 pun tidak ada menyebutkan nama pura. Oleh karena itu, sangat tidak benar apabila ada media memberitakan nama pura sebagai nama KSPN. Yang ada adalah nama geografis atau nama wilayah atau areal.
Rapat sinkronisasi dan harmonisasi sejenis dilakukan di daerah lain misalnya di Jawa Timur (Jatim). Itu sebabnya dari sejumlah KSPN di Jatim salah satunya diberi nama KSPN Alas Purwo yang mengacu pana nama tempat, bukan nama pura di sana.
Kotak Kosong
Polemik mengenai penamaan KSPN yang kini tengah diangkat sejumlah media massa, menurut Pitana, semestinya tidak perlu terjadi karena data dan faktanya sudah sangat jelas. Disamping itu, PP 50 tahun 2011 tidak secara otomatis berlaku di daerah karena masih harus dibreakdown dengan aturan yang lebih detail dalambentuk rencana induk pembangunan pariwisata provinsi dan rencana detail pembangunan pariwisata kabupaten/kota. Tanpa aturan turunan tersebut, KSPN tidak akan bisa berjalan. Dalam posisi tersebut, PP 50 tahun 2011 ini hanyalah menjadi blue print perencanaan pembangunan pariwisata nasional yang hanya akan menjadi kotak kosong jika tidak ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih detail di daerah.
Menjawab pertanyaan soal kekhawatiran dibangunnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dekat tempat suci di Bali, Pitana menegaskan, tidak mungkin terjadi sepanjang masyarakat diajak aktif mengawal implementasi PP 50 ini. Tidak akan ada pembangunan hotel berbintang, lapangan golf atau cafe dan sejenisnya di kawasan suci seperti Pura Agung Besakih, maupun kawasan suci pura lainnya. Jaminan itu disampaikan Pitana karena UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan nasional agar berbasis lokal termasuk kearifan lokal, semangat budaya dan spiritual masyarakat pendukungnya.
Pitana juga menegaskan pemerintah pusat tidak akan bisa melakukan itu sendiri implementasi PP itu tanpa melibatkan daerah. Pusat tidak mungkin menyusun Rencana Induk Provinsi dan Rencana Detail Kabupaten/Kota karena tidak tahu kondisi riil di daerah. Diberi waktu 10 tahun pun tidak bisa. Itu sebabnya, kedua aturan diserahkan pada daerah. “Silakan daerah menyiapkan hal itu,” cetus Pitana.
Jaminan yang sama disampaikan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Jro Gede Putu Suwena Putus Upadhesa dan petajuhnya Ida I Dewa Gede Ngurah Swasta, SH. Menurut keduanya, tidak mungkin MUDP atau desa pakraman di mana KSPN berada mengijinkan pembangunan hotel atau fasilitas pariwisata secara liar apalagi sampai mengobok-obok pura. Pembangunan hotel, taman rekreasi, dan fasilitas lainnya harus diatur dalam rencana detail yang dalam penyusunannya melibatkan masyarakat setempat yang tentu saja harus memperhatikan Perda 16/2009 tentang RTRWP Bali dan Bhisama Kesucian Pura.
Temu pers dilaksanakan untuk menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan sejumlah media massa di Bali, terutama kelompok media Bali Post, yang dalam beberapa hari terakhir gencar mengembangkan opini publik mengenai KSPN Besakih – Gunung Agung namun tidak sesuai fakta dan data. Arah pemberitaan Bali Post dinilai telah melenceng dari kaidah dan koridor pengembangan opini publik yang baik karena fakta dan data yang dijadikan tolok ukur pembuatan ataupun penyusunan opini publik tidak sesuai fakta dan data serta nilai dan norma yang ada dan berlaku.
Selain Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc, narasumber dalam acara ini adalah Jro Gde Putu Suwena Putus Uphadesa, Ida I Dewa Gde Ngurah Suasta, Karo Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si dan Kadiparda Bali Ida Bagus Subhiksu. NOM-MB
24 Komentar
bp. trully provocator.
beh…menkene carane satria narada sing suud – suud ngalih
kepeliane pak mangku…satria narada n antek2nya sadarlah…jgn bikin isu-isu ngae mecongkrah jak peturu semeton BALI.
TABAH, TEGAR dan SABAR PAK MANGKU, SUBE JELAS NE ULAH PARA PECUNDANG PILGUB, KOYOGAN cs DALANGNE SATRIE NARADE, ngae2 lek ati gen care nak nik2 solahne, lmn dot dadi gubernur prestasi aduang, sube uling telung tiban menyebarkan fitnah, memutarbalikan fakta, nu masi kalah, nak warga bali jani sube go international, sube pade nengeng, nyen lakar uluk2, ci nguluk2 iban ci pedidi, pedalem memen bapan ci ne ngadanin misi nama SATRIE, bikas care UBUAN,,,mani lmn numitis bin jeg dadi kecoak gen pang di septick tank tongos ci ne,,,,,
Tiang setuju jika media (seperti BP) berperan aktif mengawasi pemerintah dengan cara mengkritik, tapi dengan data-data yg benar bukan dibuat-buat (berita bohong).
hahahahahahahahaha..kena panc ing tuh si SN…malu loe sekarang….hahahahaha ketahuan denki dan dendammu yang berkelimpahan….biar rakyat Bali tahu sekarang….hahahaha
Satria narada,,tusing cocok solah jak adane..ngeling sube pak ketut nadha.
Adi ngelah panak berek kene solahne.
Beneh omong putry kalo mau dadi gubernur pesuang prestasi jak keririhane ngebela nyame bali jak agama hindu. Sampe kapanpun tyang tetap yakin pak mangku pembela warga bali..len py, sn, corah…mampus gen nani
Cabut ijin bali post, yg sering memuat berita bohong dan suka memprovokasi masyarakat, apa lagi yg namanya gendo(ngan) yg sering jadikorlap demo menentang Program Pak Mangku, disini jelas orang bodoh ingin menjadi pejabat tapi tdk dpt dukungan sehingga selalu membuat hal2 yg menyesatkan masyarakat
Kasihan, pemilik grup Balipost, menjalankan dendam kesumat pada MP karena kalah perkara di pengadilan. Segala cara dilakukan, termasuk cara cara yang memalukan, yaitu menggiring opini publik, tidak atas dasar fakta yang benar.
Menyimak setiap Pemberitaan Bali Post sepertinya lebih Oposisi dari partai oposisi sekalipun, tidak beretika dan tidak punya wawasan akal sehat hilang karena penuh dengan Kebencian dan dendam
Prof Pitana< bravo! Tolong terus ajari BP tentang kejujuran…
Ini namanya Media Pembodohan, malah bukan mau membnatu kinerja pemerintahan.
ngurahagungjaya @ gendo di bilang bodoh ? kok bisa ya orang bodoh bisa mengalahkan mangku pastika yang pintar di pengadilan hehehehe
Saya bersyukur : Bahwa saya lebih tau etika, lebih punya rasa malu dan lebih digugu dibandingkan SATRIA NARADA……xixixixixixi
Salam Buldog…!!!
eka@….sesep bolne i gendo antek2 satria narada….hehehe
Bp bertujuan ngae wug,demi pilgub ulang
Bapak satria naradha jadilah negarawan…
Bapak prof Pitana suksma penjelasannya semoga warga bali sdh mengerti duduk permasalahannya dan tdk terprovokasi oleh BP/satria narada dan kelompoknya,,,
pak satria narada sadarlah!!!!!!!!!!! menangis alm bpk kt nada dan alm dsk biang raka di alam sana melihat ulahmu,,,,sadarlah!!! sadar sadar !!! pak MP berjiwa besar tdk pendendam terlebih2 kt sbg nyame dan wrg bali, pang sg kedekine jk nak dauh tukad jk dangin tukad,,,,mari jg bali sm2,,,suksma
Sy ganti koran krn yg itu dulunya kritis, trus jadi penuh nuansa kebencian. Bayangkan, negative thingking yg tiap hari dijejalkan ke pembaca. Bukan membangun manusia yg positif & penuh motivasi, malah curiga dan menolak segala macam alternatif kemajuan tanpa mencerdaskan masy sama sekali.
Lihat saja, hbs ini apalagi yg dicari2 salahnyaPak MP.
Nike kan bau teori, coba lihat di Gianyar, djembatan sebelum Lod Tunduh, Hotel dan Pura nike cuma bersebelahan jalan. Malahan hotelnya lebih tinggi dari Pura.
Punapi nike,,,? Semua punya teori bagus menjaga keajegan bali, tapi implementasinya masih di pertanyakan,,,
@dwipayana,,,pak mang parta takonin,,,
hemat saya harus ada yang berani tampil utk memberi “warning” kepada BP/BTV…semacam imbauan langsung depan cunguh ne i Sn..
Ada asap PASTI ada api, sama kasusnya spt teluk Benoa, gubernur pastika tidak ngaku ngeluarin SK, tapi setelah di desak baru ngaku, aaahhhhj masyarakat Bali udah ilang kepercayaan, susah memang kalau orang miskin di jadikan gubernur, semuanya mau di jual dan di kontrakan, tidak memandang bulu yg penting uang masuk kantong, ini ada informasi baru lagi anaknya Pak mangku, i Putu itu terlibat penjualan narkotika, kalau tidak percaya silakan tunggu kabarnya akan ada kejutan besar,,,, heheheee biasa hukum kalau ke atas tumpul kalau ke bawah baru tajam, atas nama pembangunan pura mau di gusur, kuncinya ya duit, pokoknya duit, orang Bali yang jualan di bandara Ngurah rai, semuanya sekarang di gusur! Mana pedulinya gubernur sama DPRD Bali untuk membela nyama Bali , lambat laun orang Bali akan jadi penonton dan di jadikan sapi perahan heheheee
kl dipandang dari sudut sakit hati apapun yn dilakukan pak mangku akan salah apalagi kl gak bisa melupakan kekalahan pd pilgub kemarin……bali pos gak bermoral