Anak SD menyemangati Akasi ForBALI

Denpasar (Metrobali.com)-

Ribuan massa yang tergabung di dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), Sabtu (27/9), kembali turun ke jalan menggelar aksi damai menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan menuntut pembatalan Perpres No.51 Tahun 2014. Ribuan massa ForBALI yang didominasi mahasiswa dan pemuda adat atau Sekaa Teruna-Teruni itu bergerak dari Parkir Timur Bajra Sandhi, Renon.

Yang mengejutkan, aksi damai ini disambut antusias sejumlah siswa sekolah dasar (SD) yang tengah berkunjung ke monumen Bajra Sandhi. Tanpa dikomando atau diiming-imingi sesuatu, mereka langsung mendekati barisan ForBALI. Para siswa SD itu bahkan turut menyanyikan lagu Bali Tolak Reklamasi saat massa ForBALI berorasi di depan monumen.

Usai berorasi di depan monumen, massa ForBALI kembali bergerak menuju Kantor Gubernur Bali. Kendati kantor tutup dan hanya ada aparat kepolisian yang berjaga, tak menyurutkan niat mereka untuk menyatakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

“Kenapa kami menolak rencana reklamasi ini? Kita berkaca dari masalah reklamasi di Pulau Serangan, air-air mengalir di pemukiman penduduk. Maka apa yang terjadi kalau Teluk Benoa akan direklamasi, kemana air itu mengalir? Apakah mungkin ke Kantor Gubernur? Ataukah mungkin ke rumah Bapak SBY?” seru perwakilan dari ST. Yowana Dharma Bhakti, Banjar Suwung Kauh, Kadek Bobby Susila dalam orasinya.

Bobby menambahkan, rencana reklamasi Teluk Benoa hanya akan menguntungkan orang-orang yang berdasi dan beruang. Sementara rakyat Bali secara umum justru akan dirugikan. Termasuk merugikan warga Suwung Kauh, Pemogan yang bersentuhan langsung dengan Teluk Benoa dan hanya dibatasi hutan mangrove. Bukan tidak mungkin, air akan kembali menggenangi rumah-rumah warga dengan volume yang lebih besar.

“Makanya 17 banjar di Pemogan sepakat menolak reklamasi. Harapan kami kepada Presiden terpilih supaya mendengar aspirasi masyarakat di Bali. Ini bukan lagi masalah di Tanjung Benoa, bukan lagi masalah warga disana. Ini juga menjadi masalah global di Bali, semoga beliau mendengar riak-riak yang terjadi dibawah. Mau kita, Perpres dibatalkan dan reklamasi tidak pernah terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Agus Saskara mengatakan, seluruh mahasiswa Unhi sudah menyatakan sikap menolak reklamasi. Pasalnya, rencana reklamasi Teluk Benoa hanya akan membuat Bali Selatan semakin padat. Dengan demikian, akan sulit terwujud pemerataan pembangunan yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Bali.

“Makanya disini perlu ada pembangunan yang merata di Bali agar masyarakat kerjanya tidak hanya di Bali Selatan. Ketika terjadi reklamasi, ini hanya untuk kepentingan investor bukan untuk kepentingan masyarakat Bali. Kita juga ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden agar mencabut Perpres 51 Tahun 2014,” ujarnya.

Koordinator Bali Tolak Reklamasi Kuta Perjuangan, Gung Jhon mempertanyakan sikap Gubernur yang menyatakan rencana reklamasi untuk pengembangan pariwisata. Padahal tanpa reklamasi, Bali sudah memiliki banyak potensi pariwisata yang tinggal dibenahi saja. Pihaknya khawatir bila reklamasi berjalan, maka destinasi pariwisata yang sudah ada itu akan dianaktirikan.

“Kita sendiri di Kuta pun dengan ikon pariwisata internasional itu sudah banyak masalah seperti kriminalitas, sampah, macet, kenapa bisa Gubernur yang kita hormati mengeluarkan statemen pengembangan pariwisata sedangkan potensi pariwisata yang sudah ada itu tidak dibenahi. Kalau mereka hanya mengembangkan, sedangkan potensi yang sudah ada ditinggalkan, itu bagi saya juga akan mengurangi pendapatan ke Kabupaten,” tandasnya.

Sementara itu, Humas aksi Suriadi Darmoko mengatakan, Jokowi harus mendengar dan melihat penolakan terhadap proyek ambisius tersebut.
“Kita berharap Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat Bali dan mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang memuluskan rencana reklamasi di Teluk Benoa tersebut,” kata Suriadi di Denpasar.

Ribuan demonstran yang terdiri dari pemuda itu terus berorasi meski Gubernur Bali Made Mangku Pastika tak berada di kantornya. 
“Kita tahu Pak Gubernur tidak ada di kantor. Tapi aksi ini ingin menegaskan sikap kami, jika keputusan reklamasi tak dicabut, kami akan terus melakukan perlawanan,” ucap Suriadi.

Menurut dia, reklamasi tak hanya merugikan masyarakat Bali, tetapi dapat merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, ia berharap Jokowi dapat mendengarkan aspirasi masyarakat Bali dan mencabut perpres yang memuluskan reklamasi tersebut. RED-MB