muhamad

Pontianak (Metrobali.com)-

Ketua Bawaslu RI Muhammad menyatakan keberpihakan kepala daerah, baik tingkat gubernur, bupati dan wali kota pada kampanye Pilres 2014 perlu diwaspadai.

“Seharusnya kepala daerah menentukan netralitas pada Pilpres, dan kalau cuti semua fasilitas negara harus ditinggalkan,” kata Muhammad saat membuka pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas di Pontianak, Minggu (8/6).

Ia menjelaskan banyaknya gubernur, bupati dan wali kota yang menjadi juru kampanye karena rata-rata dari partai politik, sehingga harus diwaspadai dan berpotensi awal masalah pada Pilpres 2014.

“Apalagi gubernur Kalbar misalnya jelas-jelas menyampaikan target melalui media massa, sikap atau pernyataan itu sudah tidak sehat dan tidak mendidik,” kata Muhammad.

Dalam kesempatan itu, dia menyatakan silakan kepala daerah cuti karena ikut dalam kampanye salah satu calon presiden dan wakil presiden, tetapi tolong kepala daerah itu agar memberikan politik yang sehat, mengawal Pilres sehingga bisa diterima secara sehat dan terhormat.

“Malah ada juga teman-teman media yang ikut-ikutan berpolitik, terutama di media nasional kalau mau melihat capres dan cawapres Jokowi-JK misalnya di televisi A, dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa di televisi B misalnya,” ungkap Muhammad.

Dukungan gubernur, bupati dan wali kota tidak dilarang, tetapi tetap harus netral tetapi mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilres agar terselenggara dengan baik, katanya.

“Kami sudah menyurati Mendagri terkait masalah itu, dan saya kira para kepala daerah sudah mengerti. Kami minta mendagri untuk mengingatkan terkait masalah itu, serta akan diawasi terus,” Bawaslu berharap Pilres berjalan lancar dan sehat, dengan terciptanya netralitas disemua pihak, mulai dari kepala daerah, KPU, Bawaslu, Panwaslu, termasuk media.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis yang juga sebagai Gubernur Kalbar menargetkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusungnya memperoleh suara 60 persen di wilayahnya.

“Untuk memperoleh target sebesar itu, kami harus bekerja keras, tidak hanya dari kader PDIP, juga partai politik pengusung lainnya, yaitu Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI,” katanya.

Pilpres pada 9 Juli mendatang diikuti oleh dua pasangan calon yakni nomor urut satu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, dan urut dua Joko Widodo – Jusuf Kalla. AN-MB