Zainudin Amali

Jakarta (Metrobali.com)-

Tim penyelamat Partai Golkar yang dibentuk berdasarkan hasil rapat pleno dewan pimpinan pusat legal, meski tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kata anggota Fraksi Golkar DPR Zainuddin Amali di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (27/11).

“Tim penyelamat itu legal, bentuk dalam kondisi luar biasa. Tim itu ditugaskan untuk menyelenggarakan Munas DPP Golkar,” ucap mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu.

Zainuddin menyatakan Presidium Penyelamatan Partai Golkar Agung Laksono. Berdasarkan hasil rapat pleno itu diputuskan Munas Partai Golkar diselenggarakan di Jakarta pada Januari 2015, namun tanggalnya belum diputuskan.

Sedangkan Munas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dilaksanakan pada akhir bulan ini di Bali.

Zainuddin siap mencalonkan diri pada Munas Partai Golkar di Jakarta. Namun dia tidak ingin membeberkan dukungan internal partai terhadap dirinya.

“Itu rahasia,” ucapnya tersenyum.

Dia juga tidak akan menghadiri Munas Partai Golkar di Bali, karena tidak sesuai dengan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar 25 November 2014 dan amanat Munas DPP Partai Golkar di Riau.

Kubu Ical, kata dia kemungkinan akan memberi undangan kepada dirinya sebagai anggota Fraksi Golkar di Bali. Namun sampai sekarang dia belum menerima undangan itu.

“Saya belum tahu Munas di Bali. Tapi kalau Munas di Jakarta bisa disaksikan teman-teman saksikan secara langsung,” ujarnya.

Zainuddin mengemukakan Tim Penyelamat Partai Golkar sudah mengumumkan kepada pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota terkait pelaksanaan Munas Partai Golkar di Jakarta. Jumlah pengurus dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota yang memiliki suara pada Munas Partai Golkar 500 lebih.

Namun sampai sekarang belum diketahui berapa jumlah pengurus yang ikut. Kader Partai Golkar, lanjutnya sangat realitas dan taat asas. Ketika mereka lihat ada tim penyelamat, mereka akan sadar.

“Kami sudah umumkan ke pengurus-pengurus daerah bahwa sudah dibentuk tim penyelamat, yang punya tugas melaksanakan Munas secara demokratis, adil, tidak ada penekanan, terbuka untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan,” katanya. AN-MB