Foto: Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi.

Balinetizen.com, Denpasar

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi menyoroti ketimpangan pembangunan pariwisata Bali yang selama ini tersentralisasi di Bali Selatan seperti di Badung.

Bro Adi yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Denpasar dengan nomor urut 1 menegaskan sudah saatnya pemerataan kue pariwisata Bali diwujudkan sehingga kesejahateraan bisa lebih merata. Salah satu hal yang dirasa penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan Bandara baru di Bali Utara, Kabupaten Buleleng.

“Kami PSI Bali memperjuangkan pemerataan pembangunan kawasan wisata untuk pariwisata berkualitas. Kami berkomitmen penuh memperjuangkan agar pembangunan bandara kedua di Bali segera direalisasikan untuk pemerataan pembangunan khususnya bidang pariwisata, serta pembangunan dermaga kapal pesiar di daerah tujuan wisata di Bali agar tidak terpusat di Pelabuhan Benoa saja,” ungkap Bro Adi belum lama ini.

Bro Adi menegaskan salah satu infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali yang paling urgent dibangun itu adalah Bandara Internasional Bali Utara. Menurut Bro Adi, Bandara Internasional Bali Utara ini akan bisa mengurai kemacetan dan sekaligus memecah terkonsentrasinya segala bisnis di Bali Selatan. Jadi roda perekonomian di kabupaten-kabupaten seperti di Bangli, Karangasem, Jembrana, dan Buleleng akan kembali bergeliat.

“Karena apa? Karena ada bandara Bali Utara di sana, otomatis akan terbangun usaha-usaha yang baru, pariwisata akan lebih maju di sana sehingga orang tidak harus datang ke Denpasar, tidak harus datang ke Bandung untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah,” tegas politisi PSI asal Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem itu.

Selain bandara, Bro Adi juga menyoroti pembangunan pelabuhan kapal pesiar. Menurutnya, pelabuhan kapal pesiar yang selama ini benar-benar dipoles oleh pemerintah hanya di Benoa saja, tidak demikian dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Karangasem dan Buleleng. Bro adi kemudian mencontohkan fasilitas yang ada di Buleleng, seperti di Celukan Bawang yang tidak benar-benar khusus untuk kapal pesiar.

Bro Adi yang kebetulan seorang praktisi penempatan kapal pesiar dan pernah bekerja 10 tahun di kapal pesiar, berkomitmen untuk mendorong bagaimana agar tidak ada istilah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan kabupaten lainnya dianaktirikan oleh pemerintah provinsi Bali.

“Jadi mesti dibangun pelabuhan-pelabuhan kapal pesiar. Bagaimana caranya untuk menambah destinasi pariwisata ini? Ya kewajiban pemerintah. Pemerintah provinsi Bali dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk datang ke pemilik-pemilik kapal pesiar, sampaikan bahwasanya kita punya pelabuhan kapal pesiar yang sudah representative, punya daerah-daerah tujuan pariwisata yang sudah bagus, tinggal lobby mereka, kemudian kita bisa yakinkan mereka, saya yakin mereka buka rute kapal pesiar mereka, karena selama ini belum maksimal dilakukan ini,” urainya.

“Paling mereka datang nya cuman ke Benoa saja. Inilah tugas pemerintah nanti sehingga pemerintah provinsi Bali bisa menciptakan keadilan terkait dengan tempat pariwisata, dibukanya destinasi pariwisata yang baru, sehingga lebih gampang masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan,” sambung politisi PSI yang juga merupakan praktisi penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan kapal pesiar yang telah membantu puluhan ribu masyarakat bekerja ke luar negeri dan menjadi pahlawan devisa. (dan)