Wujudkan Inovasi Pelayanan Publik Terintegrasi : Badung Concern Kembangkan E-Government
Mangupura (Metrobali.com)-
E-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. E-Government merupakan elemen strategis berbasis perangkat lunak legal dan/atau Free Open Source Software (FOSS) yang dapat digunakan dalam membangun jaringan informasi dan komunikasi dalam upaya mewujudkan Inovasi dalam pelayanan publik melalui sistem yang terintegrasi. ” E Gov secara esensial akan menjadi inovasi yang positif bagi terselenggaranya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepuasan masyarakat kepada pemerintah AKabupaten Badung.
Demikian antara lain diungkapkan oleh Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH saat Rapat Pembahasan Rencana E-Government, Senin (8/4) di Ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Manguparaja Mandala Pemkab Badung. Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kab. Badung Kompyang R. Swandika, SH.MH., BPPT (Balai Pengkajian dan Penerapan Tehnologi) Pusat Irwan Rawal Husdi dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Badung.
Bupati Gde Agung mengatakan, E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka penataan sistem manajemen dan proses kerja serta meningkatkan kualitas layanan publiksecara efektif dan efisien. Pemanfaatannya meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Dalam kesempatan itu pula, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPPT (Balai Pengkajian Dan Penerapan Tehnologi) Pusat atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya terkait dengan rencana Pemkab Badung menerapkan E-Government. Dengan adanya sistem ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan optimal dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. “Mari kita pikirkan, kerjakan dan laksanakan apa yang sudah kita yakini, diawali melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatannya, dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. Unsur-unsur yang menjadi point utama dalam pengembangan e-Government di Kab. Badung meliputi infrastruktur dan perangkat keras, SDM serta Aplikasi/Sistem Informasi existing sehingga dapat dievaluasi potensinya untuk dikembangkan menjadi sistem informasi yang terintegrasi dan bermanfaat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung I Wayan Suambara selaku moderator secara sekilas menyampaikan, pengembangan e-Governement di Badung diperlukan dukungan serta komitmen bersama, seperti dukungan kebijakan pimpinan (e-leadership), dasar hukum, tim Ad-Hoc, peningkatan kualitas SDM dan manajemen melalui kerjasama dengan BPPT/lembaga yang berkompeten lainnya, optimalisasi peran kelembagaan, penyediaan infrastruktur, serta membuat icon inovatif daerah untuk mengembangkan e-Government di Badung. Terkait sistem E-Government, pada tahun 2013 ini Pemkab Badung akan membuat MOU dengan pihak BPPT Pusat dengan ruang lingkup meliputi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Pengkajian Kebijakan Teknologi yang meliputi inovasi, difusi, daya saing dan audit teknologi, Pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi, Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa, serta Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material. “Selain itu kita akan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara SKPD di Badung dengan BPPT dengan prioritas meliputi E-Planning, E-Document/E-Arsip, E-Mail, Pembuatan Aplikasi Inovatif sebagai ICON E-Gov Badung serta Review Blue Print Pengembangan E-Gov Badung, “ ucap Suambara.
Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Badung I Made Sutama selaku leading sektor dalam pemaparanya menyampaikan, pada dasarnya tujuan pengembangan e-Governement di Badung guna untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan tata kelola pemerintahan secara terintegrasi, mendorong interaksi dan kemitraan dengan masyarakat (e-citizens) dan dunia usaha (public-private partnership). “Di Pemkab Badung sudah terdapat beberapa sistem yang sudah terbangun meliputi Simda, Simpeg, SIM Gaji, Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), Mapatda, Simkeu, SIK (Sistem Informasi Kesehatan). Pada tahun 2013 melalui kegiatan “Pendayagunaan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung akan dilakukan inventarisasi Sistem Informasi Manajemen,” katanya. PUT-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.