Foto: Emiliana Sri Wahjuni, Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Denpasar (Metrobali.com)-

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang diberlakukan di Jawa-Bali selama dua minggu lebih pada 3 Juli hingga 20 Juli sudah berjalan seminggu lebih dan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang dirasakan makin berat khususnya di sektor perekonomian.

Belum selesai PPKM Darurat 3 Juli-20 Juli 2021 ini, pemerintah mewacanakan memperpanjang pelaksanaan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan. Wacana ini pun langsung mendapatkan penolakan tegas dari kalangan wakil rakyat di Bali.

“Kami berharap tidak perpanjangan PPKM Darurat. Semoga PPKM Darurat yang sampai tanggal 20 Juli ini adalah yang terakhir. Kasihan rakyat sudah sangat susah, menjerit dan menderita akibat dampak PPKM Darurat ini,” kata Emiliana Sri Wahjuni, Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, kepada wartawan, Selasa (13/7/2021).

Seperti diberitakan, pemerintah telah mempersiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

Hal itu seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/6/2021). Pihaknya sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

“PPK Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Terkait wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga 4-6 minggu lagi, Emiliana Sri Wahjuni berharap pemerintah mengkaji betul rencana tersebut secara komprehensif, memang tujuannya untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19, tapi dampakanya pada kehidupan rakyat harus tetap diperhatikan.

“Soal rencana PPKM Darurat mau diperpanjang, pemerintah harus lebih manusiawi. Jangan sampai ada PPKM berikutnya. Jangan sampai PPKM jadinya Pelan-Pelan Kita Mati karena rakyat kelaparan akibat aktivitas usaha dibatasi,” kata legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini menyebutkan pelaksanaan PPKM Darurat selama dua minggu lebih pada 3 Juli hingga 20 Juli yang sudah berjalan seminggu lebih ini saja sudah berdampak sangat berat bagi kehidupan rakyat. Sebab banyak aktivitas usaha dan mobilitas warga dibatasi.

Belum lagi bantuan pemerintah baik berupa bansos maupun BLT (Bantuan Langsung Tunai) ataupu sembako penyalurannya sangat terlambat  dan tidak semua warga terdampak PPKM Darurat mendapatkan bantuan pemerintah. “Seharusnya pemerintah siapkan bantuan untuk kebutuhan warga baru terapkan PPKM Darurat, baru minta pedagang, toko tutup, aktivitas usaha non esensial dan non kritikal tutup,” kata srikandi PSI yang akrab disapa Sis Emil ini.

“Saat PPKM Darurat harusnya siapkan semua warga terdampak dengan bantuan sembako. Ini masalah kemanusiaan, pemerintah harus pakai hati membantu warga, jangan terpaku KTP, ini bukan pemilu,” kritik Sis Emil lantas berharap pemerintah daerah juga harus lebih sigap menyiapkan dan memberikan bantuan kepada warga terdampak PPKM Darurat.

“Pemerintah Kota Denpasar harus cepat salurkan bantuan sembako. Pikirkan juga nasib pedagang kecil yang tokonya harus ditutup. Jangan asal minta tutup tapi tidak ada solusi dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Harusnya tidak ditutup total, berikan kesempatan buka beberapa jam,” harap Sis Emil.

Di masa PPKM Darurat ini Sis Emil mengaku banyak mendapatkan keluhan dari warga dan para pedagang kecil yang usahanya harus diwajibkan ditutup sementara. Misalnya akibat kebijakan penutupan sektor non esensial 100 persen saat PPKM darurat, sebanyak 1.684 pedagang di 16 pasar di Kota Denpasar terpaksa harus menutup tempat usahanya.

“Pedagang baju, pedagang canang kan tidak esensial. Kalau mereka disuruh tutup, kasihan, mereka makan apa. Banyak yang mengeluh ke saya, apakah tidak bisa buka setengah hari. Bahkan ada yang sampai katakan penerapan sila kelima ‘Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ kemana saat ini,” katanya membeberkan keluhan warga.

“Apalagi ada wacana PPKM Darurat mau diperpanjang lagi 4-6 minggu. Memang kita harus melawan Covid-19, tapi pemerintah harus melihat rakyat kecil kita yang para pedagang kecil bisa punah jika dua minggu atau lebih tidak jualan. Saat ini warga ngos-ngosan cari makan. PPKM Darurat dua minggu saja, saya pikir bagaimana cara mereka makannya, apalagi kalau ditambah 4-6 minggu lagi. Itu harus dipikirkan pemerintah,” imbuh Sis Emil.

Belum lagi bulan Juli ini kebutuhan ekonomi warga makin besar dengan datangnya tahun ajaran baru sekolah. “Ini bulan Juli sudah tahun ajaran baru, warga harus bayar biaya sekolah anak, harus beli pulsa untuk sekolah online, bayar air, listrik dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan cari kerja ataupun untuk jualan juga susah. Saya harap pemerintah jangan terlalu kejam. PPKM Darurat jangan diperpanjang lagi,” pungkas Sis Emil. (wid)