Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat membuka secara resmi Talkshow Pengendalian Fraud dan Trading In Influence yang digelar secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (5/4).

 

 

Tingkatkan Integritas Aparatur Dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Kota Denpasar

Denpasar, (Metrobali.com)

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Talkshow Oleh KPK RI dengan tema Pengendalian Fraud dan Trading In Influence yang digelar secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (5/4). Kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan Perbekel/Lurah, Kelompok Ahli, dan seluruh Pejabat di lingkungan Pemkot Denpasar ini bertujuan guna meningkatkan Integritas Aparatur Berikan Pelayanan Paripurna di Kota Denpasar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Plt. Direktur Sosilaisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Niken Ariati selaku narasumber, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, serta seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Denpasar.

Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih mengatakan, pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan membutuhkan sinergitas dan integritas yang tinggi antar komponen pembangunan. Aparatur Sipil Negara sebagai penyedia pelayanan publik hendaknya memiliki integritas yang tinggi, jujur, disiplin dan memiliiki semangat pengabdian sewaka darma.

“Dalam perjalananya masih banyak ditemukan berbagai hambatan pelayanan publik salah satunya adalah kecurangan atau FRAUD dan menggunakan kewenangan atau pengaruhnya (Trading In Influence) untuk kepentingan pribadi,” jelasnya

Dikatakanya, FRAUD merupakan kecurangan yang berarti suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Mulai dari memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain.

Baca Juga :
Ranperda Kota Layak Anak Disahkan Jadi Perda, Ini Catatan Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar

“FRAUD memiliki berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset, penyuapan, penggelapan, kolusi, pemalsuan laporan keuangan, korupsi, dan lain-lain. Kejahatan ini merupakan bahaya laten yang dapat mengancam perekonomian,” ujarnya

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar mencapai 95,2 persen dan menduduki peringkat sembilan nasional, sementara untuk tingkat Pemerintah Kota menduduki peringkat dua nasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI)  Tahun 2021 untuk Kota Denpasar mencapai 82 persen.

Namun demikian lanjut Jaya Negara, masih perlu upaya untuk meningkatkan nilai integritas seperti sosialisasi anti Fraud, Trading in Inluence dan antikorupsi yang dilakukan tetap dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan. Beragam Resiko Kecurangan (FRAUD) seperti perdagangan pengaruh (Trading in Influence), gratifikasi/suap, resiko kecurangan saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan, resiko, penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta resiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/ suap/pemerasan.

“Pencegahan FRAUD maupun Trading in Inluence di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar perlu adanya upaya yang kongkret, untuk itu melalui talkshow ini kami berharap memperoleh gambaran serta langkah-langkah yang tepat sebagai upaya mengantisipasi resiko kecurangan dan Trading in Inluence,” ujarnya

Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluya memberikan apresiasi terhadap upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan kecurangan (Fraud) maupun perdagangan pengaruh (Trading in Influence), salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi.

“Talkshow ini diharapkan pula memberi pemahaman anti korupsi yang lebih komprehensif khususnya tentang Fraud dan Trading in Inlfuence di sektor pelayanan publik, untuk meningkatkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi karena paham tentang fraud dan trading in inlfuence, mengenali jenis dan modus fraud dan trading in inlfuence dan paham cara menghindari/menyikapi fraud dan trading in inlfuence,” jelasnya. (RED-MB)