wagub lakip 1 copy

 Jakarta (Metrobali.com)-

Sejalan dengan gencarnya upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui berbagai program Bali Mandara, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga memberi perhatian pada tertib administrasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Untuk itu, Gubernur Pastika secara khusus menugaskan Wagub Ketut Sudikerta mengawal proses penyusunan hingga penilaian LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Pastika berharap, hasil penilaian LAKIP tahun ini bisa mengikuti capaian WTP. Setelah melalui serangkaian proses penilaian langsung ke lapangan, Wagub Ketut Sudikerta melakukan paparn langsung LAKIP Pemprov Bali pada kegiatan Koordinasi Evaluasi LAKIP di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) di Jakarta, Selasa (2/9).

Selain menggandeng Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandi, Wagub juga didampingi sejumlah pimpinan SKPD antara lain Inspektur Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.Si, Kepala Biro Organisasi Yuda Saka, Ka.Bappeda Putu Astawa, Kadis Pertanian IB Wisnu Wardhana, Kadis Kehutanan IG Wiranatha serta Kadis Kelautan dan Perikanan Made Gunaja. Rombongan Pemprov Bali diterima Deputi Bidang  Reformnasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, Asisten Bidang Kebijakan Regormasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Ronald A.Annas.AK dan  Kepala Bidang Penyimpanan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Ananda Juarsa.

Wagub Sudikerta mengungkapkan, upaya untuk meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP menjadi salah satu perhatian Pemprov Bali setelah pada tahun sebelumnya harus puas dengan nilai cukup. Hal tersebut menjadi pelajaran berharga dan cambuk bagi Pemprov Bali dalam penyempurnaan LAKIP Tahun 2014. Bersama tim yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi dan tiga dinas yaitu Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta kehutanan, pihaknya berupaya mengoptimalkan upaya untuk memenuhi standar terbaik penilaian LAKIP. Tentu saja, tambah dia, yang menjadi fokus bukan hanya capaian yang tersaji dalam angka. “Yang lebih penting adalah kecocokan dengan RPJMD dan Rentra serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Yang jelas,  ke depannya Pemprov Bali akan tetap berusaha berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Bali tanpa mengabaikan tertib administrasi. Hasil yang dicapai dalam penilaian LAKIP nantinya diharapkan menjadi semangat bagi jajarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Dewata. Hasil atas penilaian LAKIP Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan diumumkan pada September ini. AD-MB