Wagu dan Ketua MUDP Bali di Besakih

 Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Gubernur Ketut Sudikerta meminta Kepala Biro Kesra Provinsi Bali dan para Kepala Bagian Kesra kabupaten/ kota se-Bali melakukan koordinasi aktif terkait dana punia yang akan diserahkan kepada panitia penyelenggara piodalan di Pura Mandara Giri-Semeru Agung, Lumajang agar sesuai dengan aturan dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dikemudian hari. Hal ini di sampaikan Wagub Sudikerta saat memimpin rapat persiapan karya labuh gentuh, panca wali krama miwah pengusabhaan Pura Mandara Giri-Semeru Agung, Selasa ( 6/5) di Bale Pesandegan Pura Besakih, Karangasem.

Piodalan di Pura Mandara Giri – Semeru Agung sesuai rencana akan mulai nyejer dari tanggal 12 sampai 26 juli mendatang. Namun rangkaian acara sudah dimulai sejak 13 Mei mendatang. Sementara tepat pada tanggal 9 juli akan dilakukan upacara tawur malikrama, yang bersamaan dengan pemilihan calon presiden. Sehingga pada kesempatan ini, juga disampaikan agar pengayah di pura mandara giri-semeru agung tetap aktif dan tidak meninggal kegiatan yang ada di pura.

Sesuai data yang tercatat, punia yang nantinya akan di serahkan pada piodalan ini, adalah 550 juta dari pemerintah provinsi bali, 790 juta dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, 250 dari kabupaten karangasem, 75 juta dari kabupaten jembrana, 225 dari kabupaten gianyar, 35 juta dari kabupaten Tabanan, 25 juta dari kabupaten Buleleng, sementara kabupaten Klungkung dan Bangli masing masing menyerahkan 20 juta rupiah.

Dengan jumlah punia yang berbeda beda, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta agar para kabag kesra bertindak transparansi untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.