Wagub Sudikerta Minta Jajarannya Tindak Lanjuti Temuan BPK
Telah selesainya proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban keuangan di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Bali telah menghasilkan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti. Untuk itu Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjutinya dan memprioritaskan penyelesaian terhadap temuan temuan tersebut. “ Terutama temuan temuan hibah bansos, tolong segera ditindaklanjuti, “ tegasnya. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wagub Sudikerta saat menjadi pembina apel disiplin awal bulan April di halaman kantor Gubernur Bali Senin (4/4). Lebih lanjut Sudikerta juga mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait agar program program kerja yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. “ Capain kinerja juga harus terus digenjot di awal triwulan kedua ini,” imbuhnya. Demikian pula halnya dengan 13 program unggulan Bali Mandara , Wagub minta agar terus dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya , dan jika terdapat kelemahan agar segera dicarikan solusinya dan tak kalah pentingnya Wagub meminta agar SKPD bisa melakukan inovasi inovasi dalam program program Bali Mandara tersebut. Sudikerta memberi contoh masih belum akuratnya data data yang diterima sehingga perlu dilakukan pendataan dengan lebih seksama sehingga nantinya pelaksanaan program program unggulan akan benar benar tepat sasaran. Dalam apel disiplin yang juga diikuti oleh Sekda Provinsi Bali Cok Pemayun, Pejabat eselon 4,3,2 serta staf di lingkungan Setda Provinsi Bali, Wagub Sudikerta juga mengingatkan tentang tiga pilar penting dalam sebuah organisasi yaitu disiplin, hierarki serta loyalitas. Sudikerta meminta jajarannya untuk terus meningkatkan disiplin dalam kehadiran maupun dalam menjalankan tugas tugasnya sebagai abdi negara. Begitu pula dengan hierarki serta loyalitas agar terus dipupuk sehingga sebagai abdi negara kita dapat memberikan hasil kerja terbaik kita bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam apel disiplin kali ini juga diserahkan SK Kenaikan Pangkat bagi sekitar 549 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan 1540 SK Kenaikan Pangkat bagi PNS untuk kabupaten/ kota se Bali yang mendapatkan kenaikan pangkat per 1 April 2016. Untuk Provinsi Bali, Badan Kepegawain Daerah (BKD) telah menerima sebanyak 549 usulan kenaikan pangkat yang terdiri dari 88 usulan dari Golongan 4, 280 usulan dari Golongan 3, 171 usulan bagi golongan 2 dan 10 usulan bagi Golongan 1. Penyerahan SK kenaikan pangkat dilakukan secara simbolis kepada 4 PNS yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bali dengan didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng . AD-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.