Workshop Pemantauan dan evaluasi keterpaduan infratruktur kemenPUPR T.ADenpasar (Metrobali.com)-

Keterpaduan insfrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah telah diamanattkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 (RPJMN) tahap III. Untuk itu  seluruh Pemerintah Daerah diimbau untuk melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga program-program yang telah dicanangkan, khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur tidak tumpang tindih antara Pusat dan Daerah serta  dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Demikian terungkap oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat pembukaan Workshop Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA. 2015, bertempat di Hotel Grand Inna Kuta, Kabupaten Badung, pada Selasa (06/15).

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta juga menyambut baik kegiatan workshop yang mempertemukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kementrian PUPR, yang dipandang sebagai komitmen bersama serta suatu langkah kongkrit untuk mencarikan solusi bagi penyelesaian tantangan pengembangan infrastruktur di wilayah Bali.  Ia mengungkapkan bahwa, Bali harus mensinergikan sumber daya pusat dan daerah baik dalam program dan anggaran untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kawasan terutama dengan fungsi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa peraturan pemerintah dan perundang-undangan telah mengatur secara formal pelaksanaan keterpaduan infrastruktur agar dapat menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali akan mendukung upaya untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan infrastruktur wilayah khususnya infrastruktur PUPR yanga ada, agar terwujud sinergi guna mendapatkan hasil yang optimal.

Disamping itu, Wagub Sudikerta juga menyampaikan kepada Kementrian PUPR agar kebijakan yang diambil oleh Kementrian PUPR menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah, yang saat ini telah berada pada list program yang diajukan kepada Kementrian PUPR. Terdapat beberapa program yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali diantaranya adalah pada perencanaan pembangunan beberapa infrastruktur jalan di wilayah Bali, telah diajukan ke Direktorat Bina Marga. Selanjutnya, usulan terkait bantuan sumber daya air juga telah diajukan kepada Direktorat Cipta Karya, dimana saat ini Bali masih membutuhkan bantuan dalam pembangunan infrastruktur air khususnya didaerah-daerah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau, salah satunya adalah daerah Nusa Penida yang ada di Kabupaten Klungkung. Selain itu, Sudikerta juga meminta Kementrian PUPR untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani kemisninan di Bali, khususnya pada bidang Bedah Rumah. Menurutnya, masyarakat Bali masih banyak yang kurang mampu, untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah melalui anggaran APBD serta bekerjasama dengan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan, juga telah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, terlepas dari hal tersebut, pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan dana dari pusat, untuk itu Sudikerta meminta perhatian pemerintah pusat dalam penyaluran anggaran bedah rumah ke Bali. Ia berharap dengan, workshop tersebut terdapat sinergitas yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan pusat, khususnya dalam mengawal beberapa program yang telah diajukan.

Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Workshop yang sekaligus merupakan  Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Ketenagakerjaan Infrastruktur PUPR Ir. James Siahaan, menjelaskan bahwa tujuan dilaksakannya workshop tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur sumber daya air, jalan, pemukiman dan perumahan rakyat  yang ada di Bali. Selain itu juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industry kontruksi yang berkualitas dan meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi tentang PUPR. Dijelaskannya, dalam workshop ini juga akan membahas tentang pemantauan dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR. Hal tersebut juga sejalan dengan rancangan kabinet kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu baik di Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat. Menurutnya pemantauan dan evaluasi keterpaduan ini merupakan proses yang pada akhirnya digunakan dalam rangka penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu di dalam kawasan, antar kawasan dan di dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Adapun keluaran yang dihasilkan dalam workshop ini antara lain adalah 1; Mendapatkan gambaran tentang sebaran kawasan strategis  didalam WPS Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai, 2; Inventarisasi infrastruktur bidang PUPR di dalam kawasan strategis, 3; Evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan strategis serta, 4; Rekomendasi program untuk keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan strategis baik sumber daya air, Bina Marga, ke-Ciptakaryaan dan Penyediaan Perumahan. Ia juga mengungkapkan bahwa workshop yang diikuti oleh 40 orang peserta ini akan mengikuti 3 sesi diantaranya adalah sesi pemaparan serta perumusan hasil.  Ia berharap, diakhir nanti workshop akan menghasilkan perumusan yang dapat mengakomodasi sinergisitas usulan daerah dengan kebijakan pusat.

Hadir pula dalam kesmepatan tersebut Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ketut Wija, Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng, Kepala Badan Perencanaan dan Pmebangunan Daerah Provinsi Bali Putu Astawa, Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Kementrian PUPR I. Haris H. Batubara, serta undangan lainnya.AD-MB