Karangasem (Metrobali.com)-

Upaya untuk memprioritaskan kebijakan pro poor dalam pembangunan di Kabupaten Karangasem  diharapkan menjadi atensi utama semua stake holder untuk menanggulangi kemiskinan yang angkanya masih relatif tinggi. Demikian ditegaskan Wabup Karangasem I Made Sukerana, SH., saat semiloka DPRD belum lama ini di Amlapura. Dikatakan, dalam upaya meningkatkan pemahaman kebijakan anggaran yang bersifat  pro poor (berpihak pada rakyat miskin) dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral  khususnya antara legeslatif dan eksekutif dalam upaya  melaksanakan program penanggulangan kemkiskinan secara partisipatif, perlu dilakukan dalam pola mediasi   semiloka DPRD.

Dalam meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi antar sektor menampung usulan masyarakat secara partisipatif. Keberpihakan terhadap masyarakat miskin sangat dibutuhkan karena permasalahannya kompleks, sehingga perlu perhatian dan dukungan semua pihak. Pemkab Karangasem berperan besar  mengelola program kemiskinan yang memerlukan dukungan legeslatif menyukseskannya dan menekankan pada SKPD senantiasa memprioritaskan program kemiskinan dimaksud.

Ketua Panitia Pelaksana I Komang Munggah melaporkan, dasar pelaksanaan semiloka DPRD itu adalah Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor 414.2/1247/PMD tentang Juknis Pencairan dan Penggunaan dana urusan bersama PNPM tahun 2012. Sedangkan, tujuan dilaksanakannya semiloka DPRD itu,  untuk memperkuat komitmen DPRD  dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektoral serta menyusun renstra dan renja pembangunan daerah dari DPRD. Diharapkan setelah pelaksanaan semiloka itu, dapat disepakatinya strategi kelembagaan pembangunan partisipatif berupa pagu indikatif kecamatan dan desa dan disepakatinya keberlanjutan program.

Peserta semiloka  berjumlah 75 orang terdiri seluruh anggota DPRD, Tim Koordinasi PNPM Prop Bali 2 orang, SKPD terkait 13 orang, Camat 8 orang, pelaku PNPM 9 orang Forum Perbekel, LSM masing-masing 1 orang dan wartawan 3 orang. Adapun materi yang diberikan meliputi tugas dan fungsi DPRD mengakselerasi regulasi kebijakan pada rakyat melalui pagu indikatif Kecamatan oleh Ketua DPRD, Rencana Pagu Indikatif Kecamatan oleh Ketua Bappeda, Dukungan regulasi pelaksanaan pagu indikatif kecamatan (PIK) leh Kepala BPM-PD dan Suara masyarakat.  Andi-MB

Baca Juga :
Sriwijaya SJ 182 layak terbang