Mangupura (Metrobali.com)-

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Badung turun ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada di Kapal. Anggota Dewan yang dipimpin Gusti Ngurah Saskara dari Fraksi Partai Golkar tersebut ingin melihat kebutuhan anggaran serta program-program yang dirancang di tahun 2025.

“Apa yang disajikan pemerintah, yang tertuang di APBD 2025, di sana tentu kita lihat rumah sakit ini dilihat sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). Karena itu, dia perlu bantuan dari APBD melalui stakeholdernya Dinas Kesehatan,” ungkap politisi Golkar dari Dapil Abiansemal tersebut.

Menurut Saskara, di RSD Mangusada ada beberapa bangunan yang belum selesai, seperti Gedung Radioterapi serta masalah sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga spesialis. “Kalaupun mereka BLUD yang bisa menginovasi kualitas layanan, tetapi mereka tetap memerlukan kucuran APBD. Kita juga melihat karena kesehatan ini mandatori, ini menjadi atensi kita. Sejauhmana hal ini terselesaikan. Kendalanya apa jika sampai tak selesai,” ungkapnya.

Ditanya apa support mendessak yang diperlukan RSD Mangusada, Saskara menegaskan, dari penyampaian yang sudah dirancang tentu radioterapi dan kebutuhan penunjangnya. “Artinya, kita bicara terhadap sesuatu yang gratis. Jika ini disediakan, masyarakat tidak akan keluar daerah seperti ke Surabaya atau ke Bandung hanya untuk urusan kemoterapi,” katanya.

Menurutnya, ini berkorelasi dengan sesuatu hal yang meringankan. Jika terealisasi, ini akan menjadi destinasi kesehatan. Masyarakat takkan ke luar daerah, justru masyarakat luar daerah ke Bali khususnya ke RSD Mangusada untuk menyelesaikan urusan kesehatannya. Jadi kita melihat dalam konteks memberikan kualitas layanan ke masyarakat, di sisi lain mendatangkan pasien dari luar ke Bali.

Dengan begitu, katanya, bantuan-bantuan ini memang harus diberikan ke RSD Mangusada walaupun lembaga ini berstaus BLUD.

Bagaimana dengan wacana dikerjasamakan dengan pihak ketiga? Menurut Saskara, kalau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tentu tetapi jika terjadi sebuah pengikatan yang menyulitkan tentu akan berpengaruh terhadap layanan kesehatan. “Kalau begini tentu saja harus diselesaikan lewat bantuan APBD,” tegasnya lagi.