Jembrana (Metrobali.com)

 

Ratusan warga Gilimanuk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPTAG), Senin (27/2/2023) melakukan aksi damai persembahyangan bersama. Warga berjalan kaki dari ABG (Anjungan Betutu Gilimanuk) menuju Gelung Kori sepanjang 2 kilometer.

Dilaksanakan di kawasan Gelung Kori, aksi damai dengan memenuhi jalan nasional jalur Gilimanuk – Denpasar mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Ketua AMPTAG, Gede Bangun Nusantara mengatakan aksi damai hanya diisi acara tunggal persembahyangan bersama seluruh warga Gilimanuk di Gelung Kori titik nol Gilimanuk.

“Tujuan utama hanya satu, supaya tanah Gilimanuk bisa bersertifikat. Masyarakat Gilimanuk sangat lama berharap Gilimanuk ber-SHM (Sertifikat Hak Milik)” ujar Gede Bangun ditemui disela-sela aksi damai, Senin (27/2/2023).

Perjuangan menurutnya sudah lumayan jauh bahkan sampai ke jakarta dan tanah Gilimanuk sangat dimungkinkan bersetifikat (SHM) terlebih ada dukungan dari DPRD dan Pemkab Jembrana.

“Semua jelas, jadi kami ini bukan melakukan gerakan-gerakan tanpa dasar hukum yang jelas. Kami ingin seperti desa tetangga, Sumberklampok, Buleleng” terangnya.

Pihaknya bisa saja memblokir jalan Cekik saat Presiden Jokowi datang dan urusan SHM akan selesai. Namun tidak dilakukan. “Dengan rendah hati kami tidak mau mengganggu perjalanan beliau. Tapi kami menjaga muka kita semua, menjaga masyarakat Bali sehingga tidak kami lakukan” ujarnya.

Disebutnya warga yang berharap SHM ada kurang lebih 1700 KK dengan jumlah penduduk sekitar 10 ribu. “Hanya (SHM) ini yang diperjuangkan karena sudah tinggal puluhan tahun” imbuhnya.

Dulu kata dia, tanah Gilimanuk yang HGB diatas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dengan jangka waktu 20 tahun. Tapi perlima tahun terakhir HGB hanya diperpanjang 5 tahun dan ini sifatnya hanya sewa. “Ini sangat meresahkan masyarakat kami. Karena dari HGB yang 20 tahun menjadi sewa 5 tahun. Kami tidak ingin seperti kargo yang dulunya permukiman dan sekarang terbengkalai. Ini yang kami takutkan” tandasnya.

Langkah selanjutnya pihaknya akan mendesak pansus untuk segera mengeluarkan rekomendasi. “Dari 51 desa kelurahan di Jembrana hanya Gilimanuk yang tidak bahagia. Ini harus menjadi jargon bupati. Bapak Bupati. mengatakan kita harus bahagia di Jembrana tapi Gilimanuk sangat menderita. Tidak ada kepastian hukum terhadap tempat tinggal rumah” ungkapnya.

Sementara Kabag Ops Polres Jembrana Kompol I Ngurah Putu Riasa menyampaikan ada 200 personil diturunkan untuk mengamankan jalan aksi damai tersebut.

“Kegiatan hari ini hanya untuk doa bersama. Kami memberikan tenggang waktu selama 25 menit untuk melakukan persembahyangan” ujarnya.

Terkait arus lintas disebutnya berjalan lancar karena sudah dialihkan ke jalan alternatif lewat gang-gang di Lingkungan Penginuman Gilimanuk menuju kargo dan selanjutnya ke jalan raya demikian juga sebaliknya. “Arus lalu lintas berjalan normal hanya saja truk besar berhenti sebentar” ujarnya.

Disinggung apakah sudah ada ijin terkait kegiatan yang menggunakan jalan nasional menurutnya karena hanya untuk persembahyangan sifatnya hanya pemberitahuan dan waktunya hanya 25 menit saja. “Kita mengawal hanya untuk bersembahyang saja, tidak untuk kegiatan yang lain” pungkasnya. (Komang Tole)