Denpasar (Metrobali.com)-

Tokoh masyarakat dari berbagai etnis, tokoh adat dan tokoh agama di Bali berkumpul di Kampus Universitas Udayana. Pada kesempatan itu mereka memberi pernyataan resmi jika kerusuhan yang terjadi di Lampung Selatan tidak berkaitan dengan SARA.

“Kami tegaskan bahwa itu tidak terkait dengan SARA,” kata I Wayan Sudirta, anggota DPD RI pelopor Posko Peduli Lampung, Sabtu 3 November 2012. Sudirta menegaskan, pembentukan posko ini didasari kepedulian terhadap wilayah konflik. Tak mesti harus beretnis dan beragama Hindu, posko ini dibentuk untuk membantunya. “Jadi, posko ini akan menggalang segala kebutuhan wilayah konflik dan menyalurkannya. Kasus Lampung ini hanya pemicu. Ini murni solidaritas kita sebagai bangsa. Tak peduli orang Bali atau bukan, kami akan bantu,” imbuh dia.

“Kami menegaskan, kalau hanya memikirkan orang Bali saja, lebih baik tidak usah menyumbang. Kalau begitu (membantu karena etnis), itu yang mengoyak-ngoyak pluralitas kita sebagai sebuah bangsa,” tegas Sudirta.

Menurut Sudirta, peristiwa kerusuhan Lampung Selatan akibat kegagalan negara melindungi warganya. “Serangan pertama bisa diantisipasi. Serangan kedua itu tidak bisa diantisipasi. Ini nyawa. Harkat, martabat mereka sebagai warga terpuruk. Hancur harga diri mereka,” kata Sudirta.

Lebih dari itu, Sudirta menilai atas hal itu negara telah melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). “Pemerintah melanggar HAM. Kita mendesak tangkap provokatornya. Ke depan kita berharap kejadian serupa tak boleh terulang di manapun,” harap dia.

Kendati begitu, Sudirta tetap mengakui keberadaan pemerintah. “Tapi kita tetap harus bekerjasama dengan pemerintah. Hal pertama, bangun kembali fasilitas di sana. Harus ada perekat dari pemerintah. DPD RI sudah datang ke Mendagri menyampaikan hal itu,” imbuhnya. BOB-MB

Baca Juga :
Selain Berolahraga Sepeda, Pangdam XVII/Cenderawasih Juga Bagikan Sembako