simakrama-bulelengBuleleng (Metrobali.com)-

Sejalan dengan komitmen Pemprov Bali memajukan dunia pendidikan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi perhatian terhadap nasib guru honorer yang rata-rata masih memperoleh gaji di bawah standar. Paling tidak, ujar Pastika, guru honorer harus mendapat upah sesuai dengan standar Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Hal tersebut disampaikan Pastika saat menggelar simakrama di Balai Banjar Pucak Sari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng pada Sabtu (8/10).

Gubernur Pastika sangat prihatin mendengar penjelasan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Busung Biu Nengah Konten yang mengatakan bahwa gaji honorer di sekolahnya hanya berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp. 800.000.  Upah sebesar itu menurutnya tidak wajar diberikan kepada seorang guru honorer yang juga punya peran penting dalam mendidik siswa.  Semestinya, kata Pastika, guru honorer dapat diberikan upah yang sesuai dengan UMK yang berlaku di tiap Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, sejalan dengan penyerahan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, pihaknya akan secepatnya melakukan pendataan guru honorer yang masih ber-SK Kepala Sekolah/Komite, agar dapat diangkat menjadi Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Provinsi. “Nanti kita buatkan kriteria sesuai masa pengabdiannya, agar bisa segera diangkat menjadi tenaga P3K Provinsi sehingga mereka dapat digaji sekurang-kurangnya seuai dengan Upah Minimum Provinsi,” ujar orang nomor satu di Bali tersebut. Lebih lanjut, Pastika juga mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan itu dibarengi pula dengan kualitas  mengajar. Sehingga mutu pendidikan di Bali dapat terus ditingkatkan dan menghasilkan generasi penerus yang handal serta mampu bersaing.

Selain minimnya kesejahteraan, Nengah Konten juga mengungkapkan komposisi pengajar di sekolahnya yang didominasi tenaga honorer yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah. Terkait kondisi ini, beberapa kali pihaknya telah mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten agar dilakukan pengangkatan guru honorer  SK-Kepala sekolah/Komite menjadi guru honorer SK-Kabupaten. Namun sampai sekarang, pihaknya belum mendapatkan ban. Ia sangat berharap penyerhan kewenangan pengeloaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdampak positif bagi keberadaan guru honorer sehingga mereka dapat melaksanakan tugas lebih professional. Selain keberadaan guru honorer, ia juga mohon pemanfaatan lahan Pemprov untuk dijadikan Lapangan Umum. Terkait dengan permohonan tersebut, Pastika menginstruksikan Kepala Biro Aset agar memberikan lahan Provinsi yang ada dekat sekolah.

Terkait dengan pengajuan Kepala Sekolah SMA 2 Busung Biu agar guru honorer di sekolahnya dapat diangkat menjadi P3K Kabupaten, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menerangkan bahwa pihaknya terkendala kemampuan keuangan daerah. Kata Agus Suradnyana, sejak apenerapan moratorium  pengangkatan ASN, pihaknya  mengakui sangat  kelabakan menerima permohonan penambahan guru honorer. Kendati demikian, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahun ini, Pemkab Buleleng baru mengangkat 1000 orang guru P3K SD. Sedangkan untuk gaji yang diberikan, pihaknya berusaha memberikan gaji sesuai dengan standar UMK Buleleng.

Simakrama Gubernur ke 83 juga diwarnai penyampaian aspirasi Ketua Peradah Buleleng Made Bagus Sandi Purnama yang meminta Pemerintah Daerah melibatkan pemuda dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, Nyoman Pindah dari Desa Pucak Sari mengeluh kesulitan memperoleh air bersih. Ia dan warga lainnya  membutuhkan waktu setengah hari untuk mencari air. Hal itu tentu saja mengganggu produktifitas mereka. Oleh sebab itu, ia meminta kepada pemerintah agar melanjutkan kembali pengadaan air bersih ke desa-desa, yang beberapa waktu silam sempat dilaksanakan.  Warga lainnya I Made Putra Adnyana berharap agar Puskesmas Busung Biu II dapat ditingkatkan statusnya menjadi rawat inap, sehingga masyarakat tidak lagi jauh ke kota untuk memperoleh pengobatan. Menanggapi penyampaian warga terkait dengan kesulitan memperoleh air bersih dan harapan peningkatan status Puskesmas Busung Biu II, Pastika meminta SKPD terkait untuk mengkaji dan mengambil langkah untuk membantu warga setempat. Sementara terkait dengan harapan Keta Peradah Buleleng agar pemerintah melibatkan pemuda dalam pembangunan, Pastika sependapat dengan hal tersebut. Simakrama juga dihadiri oleh Ny. Ayu Pastika, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Bali, Pemkab Buleleng serta masyarakat dari berbagai daerah. AD-MB