jokowi JK

Jayapura (Metrobali.com)-

Tim dari Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK membantah bahwa Papua akan merdeka jika pasangan capres-cawapres nomer urut 2 itu terpilih dalam Pilpres 2014.

“Kampanye hitam untuk menjatuhkan pasangan calon nomor urut dua itu berembus dari orang per orang dan beredar luas di Kota Rusa,” kata Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK, Ady Muslimin, kepada Antara per telepon dari Merauke, Kamis (19/6).

Menyikapi hal tersebut, Rumah Koalisi Indonesia Hebat di Merauke melakukan aksi antisipasi dengan membagikan selebaran dan advokasi melalui media massa bahwa kampanye hitam tersebut tidak benar.

“Isu itu telah membuat masyarakat khawatir dan takut, ini juga menunjukkan masyarakat masih terperangkap dalam dikotomi kepemimpinan negara yang dipimpin oleh sipil dan militer,” ujarnya.

Muslimin tidak menampik bahwa “black campaign” akan sangat berpengaruh pada pemilih di Papua, namun kampanye tersebut bisa menjadi bumerang yang mencoreng pihak lain yang menyebarkannya.

“Kami menolak kampanye hitam, karena itu kami juga melakukan advokasi melalui media massa, selebaran, kemudian juga pembekalan kepada relawan-relawan sebelum mereka kembali ke kampung atau distrik masing-masing,” katanya.

Direktur Yayasan Matahari Kehidupan itu menambahkan kampanye menyesatkan itu telah menciptakan teror bagi warga di pedalaman Merauke.

“Kami menilai bahwa kampanye hitam seperti ini sangat menyesatkan dan menebarkan teror di masyarakat, khususnya bagi warga eks transmigrasi dan warga pendatang di Merauke,” kata dia.

Menurut Muslimin, Panwaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pilpres semestinya menyelidiki kampanye yang telah mencoreng pihak Jokowi-JK.

“Panwaslu maupun kepolisian harus menyikapi dan menyelidiki teror ini. Menurut kami, isu ini adalah teror yang menimbulkan perasaan khawatir dan takut di masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi-JK (Lapak) Jerry Omona menjelaskan kampanye hitam bahwa Papua akan “merdeka” jika Jokowi terpilih itu sangat tidak elegan.

“Itu sangat tidak mungkin, Papua adalah bagian dari NKRI, pihak yang mengembuskan kampanye ini hanya bertujuan untuk menciptakan Merauke tidak aman,” katanya.

Menurut dia, Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melarang kampanye untuk mengancam, melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Pasangan Calon yang lain.

“Perihal lain yang sangat tidak diperbolehkan dalam kampanye adalah mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Selain itu, larangan juga untuk kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, apalagi sampai menggunakan lambang negara yang mirip burung Garuda itu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK, Ady Muslimin, meminta Jokowi-JK untuk mengunjungi Kota Rusa sebagai wujud komitmen menyatukan Sabuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote.

Permintaan itu disampaikan warga Merauke setelah Jokowi yang tiba di Kota Jayapura dalam masa kampanye Pilpres pada 5 Juni lalu batal mendatangi Kota Merauke sebagai bagian NKRI yang berada di ujung timur Nusantara.

Pilpres 2014 yang berlangsung pada 9 Juli akan diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomer urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomer urut 2). AN-MB