Perkenalkan Sistem Referensi Dan Voting Digital berbasis e-KTP

 

posteraplikasi

Jakarta, (Metrobali.com)-

9 Desember 2016 – The Indonesian Parliament, pengembang dan penyedia referensi politik pemerintahan, meluncurkan aplikasi ‘Pilkada 2017” yang memperkenalkan konsep ‘memilih’ dengan  sistem referensi dan voting digital berbasis e-KTP. Dengan memberikan kemudahan membandingkan Visi Misi, Profil, Tim Kampanye, Status Dukungan, Rekam Jejak lebih dari 300 pasang calon Gubernur/Walikota/Bupati di 101 daerah di Indonesia, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara obyektif berdasarkan berdasarkan kinerja, rekam jejak serta kesamaan ideologis bukan karena pengaruh kepentingan politik praktis.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif sejak era orde baru terus mengalami penurunan. Partisipasi tertinggi masyarakat tercatat pada pemilu 1999 sebesar 92%, 2004 (84%), 2009 (70,69%), 2014 (75,17%) dan yang terendah pada pemilu 2015 yaitu hanya 69%. Partisipasi pemilih juga menurun dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 sebesar 71.7% dibandingkan pilpres 2014 (70,59%).

Pada saat yang bersamaan penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana yang besar dan cenderung meningkat seiring inflasi. Realisasi dana penyelenggaraan pemilu 2004 sekitar Rp4,4 trilun dibandingkan dengan pemilu 2009 (sekitar 8,5 triliun), sementara kebutuhan anggaran pemilu 2014 mencapai Rp14,4 triliun dibandingkan Rp7,1 triliun pada pemilu 2015.

Indonesian Parliament Executive Director Ismail Akbar mengatakan besarnya dana negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu/pilkada hingga triliunan rupiah tidak berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi masyarakat serta kualitas pemilu/pilkada. “Publik cenderung bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pilkada, mereka pesimis siapapun pemenang pilkada tidak akan memberikan manfaat kepada lingkungan mereka secara langsung”, ujar Akbar. Meskipun demikian, Akbar menambahkan bahwa pemerintah dan otoritas pemilu sebaiknya tidak hanya fokus pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat namun juga memikirkan solusi terhadap sikap apatisme masyarakat dengan memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan akses ke referensi terpercaya terkait para peserta pilkada.

Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pilihan mereka bagi keberlangsungan dan arah kebijakan daerah mereka masing-masing. Kesulitan dalam mengakses informasi serta referensi yang terpercaya mengenai calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih akan mengurangi antusiame publik dan memperkuat stigma negatif tentang politk kepentingan penguasa, partai politik dan golongan kapitalis dibalik pagelaran pesta demokrasi rakyat ini.

Sehubungan dengan hal ini, Indonesian Parliament berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum sebagai otoritas Pemilu untuk meningkatkan partisipasi publik dan kualitas pilkada serentak 2017. Peluncuran aplikasi ‘pilkada 2017’ ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan referensi  terintegrasi dan tidak memihak yang dapat dengan mudah diakses serta membandingkan setiap calon Gubenur/Walikota/Bupati yang akan dipilih termasuk bagaimana kinerja, profil serta kesesuaian visi misi mereka dengan kebutuhan praktis pemilih.

Aplikasi ‘Pilkada 2017’ yang disajikan secara praktis ini mencakup lebih dari 2000 data/informasi, sebagian besar merupakan data resmi yang didapatkan dan diolah dari KPU sedangkan yang lainnya adalah referensi pemberitaan yang telah terverifikasi kredibilitasnya. Untuk kebutuhan data terbaru serta transparansi yang tidak memihak, secara bertahap kami akan menghubungi lebih dari 300 pasang calon Gubernur/Walikota/Bupati di 101 daerah di Indonesia untuk proses verifikasi data masing-masing serta meminta partisipasi para pendukungya.

Dilengkapi dengan Sistem Voting terbaru berbasis e-KTP dengan dukungan proses kroscek data pemilih KPU secara berkala, aplikasi ini memastikan akurasi sistem poling berdasarkan orang yang berhak memilih di daerah masing-masing. Penggunaan Google form juga akan memastikan keamanan data pemilih.

“Kami berharap aplikasi ‘Pilkada 2017’ ini dapat menginisiasi perubahan sistem berdemokrasi menjadi berbasis digital yang lebih transparan, efisien, murah dan berpihak pada rakyat demi Indonesia yang lebih baik,” ujar Akbar.  RED-MB