BPS Gelar SE Lanjutan
 Jumpa Pers Sensus UMK di Badung
Mangupura (Metrobali.com)-
 
Dalam skup Bali, jumlah usaha di Bali pada 2016 masih didominasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang memberikan kontribusi masing-masing 20,21 persen dan 16,27 persen. “Khusus di Badung, jumlah usaha pada 2016meningkat 61,72 persen bila dibandingkan tahun 2006 (tertinggi di Bali),” katanya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badung Dewa Suambara didampingi Seksi Produksinya Nyoman Aryda dan Kabag Humas Badung Putu Ngurah Thomas Yuniartha kepada sejumlah media terkait SE lanjutan yang digelar BPS, Kamis (3/8) kemarin.
Dibandingkan dengan usaha menengah dan besar (UMB), ujar Suambara, usaha mikro kecil (UMK) hingga akhir tahun 2016 masih tetap dominan di Kabupaten Badung. Dari 78.499 usaha hasil Sensus Ekonomi (SE) 2016, 93,03 persen atau 73.026 usaha merupakan UMK. Sisanya 6,97 persen atau 5.473 usaha merupakan usaha menengah dan besar (UMB).
UMK ini, tegasnya lagi, tersebar di sejumlah sektor yakni perdagangan, akomodasi makan dan minum, industri, rekreasi dan jasa lainnya, real estate, aktivitas profesional dan penyewaan, informasi dan komunikasi, pendidikan, anghkutan, keuangan, konstruksi, kesehatan, pengadaan air, pertambangan dan pengadaan listri dan gas. “Yang paling dominan adalah UMK di sektor perdagangan dan akomodasi makan minum dengan jumlah 28.370 dan 18.285 usaha,” ujarnya.
Terkait dengan SE lanjutan yang digelar, Suambara menegaskan bertajuk Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan: Pendataan UMK dan UMB 2017. SE ini sudah berlangsung dan digelar 1 Agustus hingga 30 September 2017 mendatang dengan melibatkan 254 petugas dan 9.370 sampel.
SE ini, katanya, bertujuan untuk mengetahui profil usaha di Indonesia, memperoleh data rinci usaha/perusahaan mikro kecil dan menengah besar sebagai bahan perencanaan analisis, baik mikro maupun makro.
Tujuan lainnya, katanya, untuk memperoleh benchmark dan basis data bagi berbagai survai lanjutan di bidang ekonomi hingga Sensus Ekonomi selanjutnya.
Pada kesempatan itu, Suambara berharap pengusaha tak perlu takut memberikan data-data kepada petugas. Hal ini data SE lanjutan ini tak ada kaitannya dengan pajak dan BPS akan merahasiakan data yang diperoleh dari para pengusaha.
Data ini nantinya akan sangat diperlukan pemerintah dalam hal program-program yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan usaha dan perekonomian. ”Jadi jangan takut memberikan data,” tegasnya lagi.
Pada SE kali ini, Suambara memastikan BPS akan masuk kepada hal-hal yang sifatkan kualitatif mengenai usaha yang ada. Hal ini karena data yang diminta berupa nama dan alamat usaha, karakteristik usaha, kendala dan prospek usaha, pekerja dan balas jasa pekerja, biaya/pengeluaran usaha/perusahaan, produksi dan pendapatan usaha, neraca perusahaan dan status permodalan. Dengan data ini, katanya, BPS bisa mengetahui kelayakan usaha yang ada sehingga pemerintah bisa membuat program-program sesuai kelayakan usaha yang ada.
Kabag Humas Putu Thomas Yuniartha menyambut baik SE lanjutan yang digelar pihak BPS Badung. Dengan SE ini, tegasnya, pemerintah akan mengetahui permasalahan usaha yang ada di masyarakat.
Selanjutnya dengan data BPS, pemerintah akan merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya soal produksi, bahan baku, pemasaran atau pun permodalan. ”Program yang dibuat pemerintah akan sesuai dengan kebutuhan kalangan pengusaha di Badung,” katanya. RED-MB