Karangasem (Metrobali.com) –

Belum adanya fokus perhatian pemerintah terhadap kepedulian pendidikan sekolah swasta pada Pedoman Rencana Kerja (Renja) Pendidikan mungkin menjadi penyebab terhambatnya upaya penyetaraan layanan yang diidam-idamkan selama ini.

“Kami baru menyadari bahwa sesungguhnya pemerintah tidak pernah menempatkan pembahasan terhadap kepentingan swasta selama ini, jadi klaim yang menyatakan rencana keberpihakan pelayanan pendidikan terhadap sekolah swasta menjadi dipertanyakan, hal ini menjadi PR yang harus dibenahi dikemudian hari,” kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali Ngurah Ambara Putra seusai acara pelantikan Kepengurusan BMPS Kabupaten Karangasem, Senin (17/9/2022).

Sebab, bagaimana mungkin program untuk menghapuskan dikotomi sekolah swasta dan sekolah negeri serta memberikan perhatian terhadap jalannya pendidikan sekolah swasta bisa berjalan dengan baik dan komprehensif jika nomenklatur pendidikan sekolah swasta ternyata tidak pernah masuk kedalam Renja Pendidikan.

Padahal, betapa pentingnya layanan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas. Untuk itu diharapkan pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dengan konsisten menerapkan regulasi yang ada. “Kami dari BMPS intinya berharap aturan yang dibuat kementerian dilaksanakan dengan baik hingga ke daerah-daerah,” ujar Ambara.

Sebab ia melihat masih tingginya angka siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Sementara bangku di sekolah swasta banyak yang kosong. Salah satu penyebabnya karena siswa cenderung ingin sekolah di negeri. “Kami dari swasta berharap pemerintah juga memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini,” harap Ambara.

Hal senada disampaikan Ketua BMPS Karangasem Drs. Putu Astawa, MSi. yang masih melihat adanya ketimpangan dimana beberapa sekolah negeri menerapkan ‘double shif’ karena kelebihan siswa. Sementara banyak sekolah swasta gulung tikar karena tidak dapat siswa. Dan parahnya pemerintah terus membangun sekolah negeri (baru) yang berdampak bagi sekolah swasta. (hd)