terima kajatiDenpasar (Metrobali.com)-

Beberapa raihan prestasi yang sudah dicapai pemerintah Provinsi Bali, diantaranya capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendapat nilai BB dan capaian-capaian lainnya, tidak menjamin 100% pelaksanaan kegiatan terutama  dalam tahapan administrasi akan selalu benar. Untuk itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya melaksanakan penegakan hukum secara preventif, diharapkan ikut membantu mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan, sehingga bisa menunjang kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang bersih dan akuntabel. Demikian terungkap dalam pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audensi rombongan Kejaksaan Tinggi Bali yang langsung dipimpin oleh Kepala Kejati Bali, Dr. H. Abdul Muni, SH.,MH di ruang kerja Gubernur Bali, Rabu, (6/1). “Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Saya harapkan Kejati bisa memberikan bantuan, untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan supaya pelaksanaan tugas-tugas tetap baik. Beberapa raihan seperti WTP atau LAKIP yang mendapat nilai BB, tidak menjamin pelaksanaan kegiatan sepenuhnya benar, terutama administrasi pasti kemungkinan ada yang keliru,” tegas Pastika.

Lebih jauh Gubernur Pastika menyatakan standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terkadang tidak nyambung dengan pelaksanaan kinerja-kinerja oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu diadakan penyesuaian, sehingga pelaksanaannya bisa selaras. Seperti halnya Bali yang sangat khas, menurut Pastika perlu pemahaman khusus untuk selanjutnya diterapkan kebijakan yang seimbang. “Di Bali terdapat pura; puri; dan para, Pura sebagai tempat bersembahyang, Puri yakni kerajaan walau kekuasaannya tidak mutlak tetapi masih memiliki pengaruh cukup besar, dan Para yakni masyarakat umum, yang semuanya kental dengan adat. Birokrasi bekerja secara adat, tetapi terkadang terbentur dengan problem adat. Seperti saat upacara keagamaan, problem yang umum dialami yakni pegawai banyak yang absen. Mereka tidak bisa meninggalkan upacara keagamaan,” imbuh Pastika.

Pada kesempatan itu, Gubernur Pastika juga membahas bentrok ormas yang terjadi beberapa waktu lalu. Bentrokan yang terjadi menurutnya merupakan buntut bentrokan yang sebelumnya sudah terjadi, namun belum tertangani dengan baik. Kalau hal tersebut dibiarkan, Pastika khawatir hal yang sama bisa terulang kembali. Untuk itu Pastika menghimbau Kejati dan Instansi-Instansi keamanan lainnya yang tergabung dalam Forkompinda bisa mencari jalan terbaik, sehingga hal yang sama tidak terulang lagi.”Bentrokan seringkali terjadi, sudah didamaikan, tetapi baranya masih ada, ini yang menyebabkan timbul lagi. Kalau dibiarkan akan kembali timbul, untuk itu saya harapkan Kejati dan anggota-anggota yang tergabung dalam Forkompinda bisa mencarikan jalan terbaik untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Pastika.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Abdul Muni, SH.,MH, yang saja menduduki posnya ini menyatakan audensi tersebut bertujuan membangun silahturahmi, dengan harapan kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya antara Pemprov Bali bersama Kejati Bali dapat terus ditingkatkan. Ia mengaku siap mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, sepanjang kesalahan-kesalahan yang terjadi masih tahap administrasi dan bisa ditolerir. Namun apabila kegiatan yang dilaksanakan ada dugaan merugikan negara, penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum, tentunya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum, Ia menyarankan Gubernur bersama Instansi terkait bisa memberikan sosialisasi sebagai pencerahan, untuk memberikan pemahaman kepada jajarannya terkait tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum.

Gubernur Pastika yang kala itu didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun, menyambut baik masukan yang disampaikan Kajati Bali. Pastika pun meminta Sekda mengagendakan kegiatan tersebut secepatnya, untuk memberikan motivasi baru kepada jajarannya di awal tahun 2016. “Forum diadakan lebih cepat lebih baik, jadi tolong segera diagendakan. Saya harapkan nanti saat pelaksanaan, semua pimpinan bisa meluangkan waktu,” pungkas Pastika. AD-MB