Denpasar, (Metrobali.com)-

Tantangan Kebijakan dalam Mengurai Kemacetan, PR Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih. Selain masalah sampah, kemacetan dan perusakan lingkungan adalah salah satu sumber masalah di Bali.

Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Senin, 3 Februari 2025.

Dikatakan, Bali sebagai DTW (Daerah Tujuan Wisata) dunia yang telah melegenda. Industri pariwisata dalam artian luas memberi kontribusi lebih dari 50 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Bali lebih dari 25 tahun terakhir.

Menurut I Gde Sudibya, ada peringatan dari lembaga internasional, memberikan rekomendasi untuk tidak memilih Bali sebagai DTW tahun 2025, karena kemacetan yang akut plus sampah yang “menggunung”.

Masalah kemacetan kata I Gde Sudibya dapat diberikan sejumlah catatan untuk bisa diselesaikan pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta.

Catatan pertama, katanya yaitu benahi sistem manajemen lalu lintas di Denpasar dan Badung yang risiko kemacetannya tinggi, berbasis data traffic yang riil, “jam per jam” dari data kecerdasan buatan yang didesign untuk itu.

“Kemudian ditetapkan pilihan solusinya: pengaturan kembali arus lalu lintas, penambahan personil kepolisian di tempat tertentu, jam tertentu, di setiap perempatan kritis dibangun persimpangan bertingkat, plus tambahan jalan terbatas di kawasan yang sering terjadi “kongesti” kemacetan,” kata I Gde Sudibya.

Catatan kedua, perlu rintisan inovasi kebijakan sistem transportasi laut, baca transportasi bibir pantai, sebut saja dari Bandara menuju ke Barat sampai Tanah Lot, dengan titik persinggahan di beberapa tempat. Dari Bandara menuju ke Selatan Nusa Dua dengan sejumlah titik persinggahan. Bandara – Sanur – Lebih – Batu Klotok. Nusa Dua – Sanur – Lebih – Batu Klotok.

Catatan ketiga, pembenahan sistem transportasi publik dengan dimensi jangka menengah dan panjang, melalui riset yang serius, sebut saja: penentuan “rout ratio” dari prediksinya ke depan, kajian ekonomitri tentang korelasi sebut saja: pertumbuhan ekonomi, migrasi, prediksi kebutuhan sarana transportasi publik sebut saja antara 10 – 20 tahun ke depan.

“Model perencanaan Bappenas yang kredibel dan transparan di masa lalu, bisa dijadikan rujukan, di “bench mark”, sesuai dengan tuntutan “Desa, Kala, Patra”,” kata I Gde Sudibya.

Jurnalis : Nyoman Sutiawan