Denpasar (Metrobali.com)-

Ratusan petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali. Hingga kini ratusan petani masih bertahan di Wantilan DPRD Bali.

Mereka bergerak dengan cara long march. Sekira tiga jam mereka bertahan di depan Kantor Gubernur Bali. Perwakilan petani ditemui Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta tidak ada solusi. Sudikerta mengaku akan mempelajari kasus yang ada.

“Kami akan mempelajari dulu duduk persoalan yang sebenarnya. Kita mohon waktu untuk mempelajari dulu,” pinta Sudikerta. Sudikerta mengaku, aksi kali ini merupakan perjuangan dari sekelompok rakyat untuk meminta kejelasan status tanah yang ditempati. Tanah-tanah tersebut merupakan milik Pemprov Bali, tetapi sudah lama ditempati.

“Pemerintah akan mempelajari kasus ini karena berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, Humas aksi, Ni Made Indrawati mengatakan, masalah lahan yang diklaim pemerintah sebagai milik Pemprov Bali sangat meresahkan warga yang selama ini menempati lahan tersebut. Bahkan, warga sudah menempati lahan tersebut secara turun termurun.

“Bagaimana mungkin Pemprov Bali bisa mengatakan kalau lahan tersebut milik pemprov. Kalau pun milik pemprov, mengapa dari dulu tidak segera meminta masyarakat untuk pindah tempat,” jelas dia. Padahal, warga sudah turun temurun menempati lahan tersebut. Bila lahan tersebut diambil, maka akan ada banyak warga yang menjadi korban.

Ia menyebutkan, lahan yang menjadi persoalan selama ini berada tersebar di beberapa desa di Bali. Lokasinya berada di Sumber Klampok Kecamatan Gerokgak, Sendang Pasir Desa Pemutaran Kecamatan Gerokgak, Batu Ampar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak, Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan, Banjar Selasih Desa Puhu Kecamatan Ubud Gianyar, Banjar Domba Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Bila Pemprov tidak segera ambil alih kasus ini maka ada 1000 KK yang menjadi korban atau sekitar 4 ribu jiwa yang kehilangan lahannya dan mata pencahariannya.

Tak puas berorasi di depan Kantor Gubernur Bali, ratusan petani bergerak menuju Gedung DPRD Bali. Di DPRD Bali, demonstran diarahkan menuju Gedung Wantilan DPRD untuk berteduh. Mereka beristirahat, sementara perwakilan lainnya melakukan dialog dengan DPRD Bali. JAK-MB