Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi mengeluarkan surat untuk memanggil KPUD Bali terkait dugaan kecurangan Pilgub Bali pada coblosan 15 Mei lalu. Namun, surat itu lantas dianggap tidak sah lantaran tak melibatkan unsur pimpinan DPRD Bali lainnya.

Wayan Gunawan menuturkan, surat pemanggilan KPUD Bali itu tidak sah lantaran dibuat tanpa kesepakatan pimpinan DPRD Bali lainnya. “Pengambilan keputusan di DPRD Bali itu kolektif kolegial. Artinya harus melibatkan semua unsur pimpinan,” kata Gunawan saat memberi keterangan resmi, Sabtu 25 Mei 2013.

Surat yang disebut Gunawan tersebut merupakan surat pemanggilan KPUD Bali. Hanya Oka Ratmadi yang menandatangani surat tersebut. “Apalagi pemanggilan KPU tidak terjadwal dalam Bamus,” ucapnya.

Ia menilai ada kekeliruan mendasar dari surat tersebut. Dalam surat yang ditujukan kepada Komisi I itu, menurut Gunawan, sangat mengintervensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. “Kami menanyakan surat ini kepada Sekwan dan Sekwan menyatakan kekeliruan atas hal itu. KPU tak perlu dicampuri oleh siapapun,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Bali itu.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan mengatakan, KPUD Bali sendiri sudah bersurat yang intinya tidak menghadiri pemanggilan DPRD Bali. “Dewan ini bukan milik perorangan atau keluarga. Ini milik rakyat dan ada mekanismenya,” tegas dia.

Sementara itu, Gunawan menegaskan jika pertemuan yang tidak dihadiri anggota Fraksi PDIP itu tak terkait dengan Koalisi Bali Mandara, koalisi partai pengusung Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta pada Pilgub 15 Mei lalu.

“Ini tidak menyangkut koalisi. Kami rapat berdasarkan anggota dewan yang sifatnya kolektif kolegial. Jadwal tidak tertuang dalam Bamus dan tidak melalui Rapim. Dari prosedur salah apalagi hasilnya.

Meski mengakui jika persoalan hasil Pilgub Bali merupakan hal yang sangat urgen, tetap Gunawan menegaskan segala surat menyurat harus mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD Bali. “Meski urgensinya persoalan Pilgub Bali begitu mendesak, tetapi aturan itu di atas segalanya,” tutup Gunawan.

Pada kesempatan sama, anggota Fraksi Demokrat, Ngakan Samudera menegaskan, Pilgub Bali sudah berjalan demokratis, aman, lancar, damai, jujur dan adil. “Marilah kita apapun bentuknya, komponen masyarakat mengawal KPU untuk melakukan tahapan penghitungan suara yang digelar besok 26 Mei 2013 melali rapat pleno,” tutur Samudera.

“Rakyat Bali sangat menunggu dan merindukan pengumuman hasil Pilgub secara resmi ditetapkan oleh KPUD,” tambahnya.

BOB-MB