Denpasar (Metrobali.com)-

Komentar Prof. Gunada yang menyebut bahwa rapat Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian PHDI Pusat di UNHI, Rabu (3/10) tidak menyimpulkan proses pengerian UNHI di’pending’’ diluruskan oleh 2 sulinggih Sabha Pandita yang hadir dalam rapat tersebut. Ida Pandita Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita dan Ida Pandita Nabe Mpu Siwa Putra Paramadhaksa Manuaba menegaskan, agar semua pihak berkata jujur dan sesuai mekanisme yang ada.

            ‘’Itu rapat resmi 3 organ PHDI, atas undangan Dharma Adhyaksa, bukan rapat perseorangan,’’ jelas Ida Mpu Siwa Budha dari Griya Sukawati.
            Dalam rapat, Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora yang memimpin sidang memaparkan sejumlah fakta dan masalah dibalik Rekomendasi Ketua Umum Sang Nyoman Suwisma serta Prof. Wita yang seakan-akan masih Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Yakni, bahwa ada TAP NO. VI/MAHASABHA/2011 yang mengamanatkan agar UNHI dipertahankan serta dikembangkan menjadi Hindu Centre, ada akta Yayasan dan UU tentang Yayasan yang mengatur bahwa keputusan prinsip yang berakibat adanya pengalihan aset merupakan kewenangan Badan Pemdina. Namun, hal itu diabaikan oleh Ketua Umum maupun Prof. Wita. Ketua Umum Sang Suwisma mendasarkan rekomendasinya pada Keputusan Mahasabha 1986, padahal hal itu tidak berlaku dengan adanya TAP No. VI/MAHASABHA/2011 tentang UNHI.
            Bahwa ada aspirasi yang ingin menegerikan, sebagai umat yang menghargai demokrasi, disepakati untuk melakukan kajian-kajian, baik melalui diskusi terbatas ataupun seminar, diselenggarakan oleh PHDI. Hasil seminar itu dijadikan masukan untuk dibawa ke PHDI dan keputusan selanjutnya harus melalui mekanisme AD/ART yakni Mahasabha. Demikian penjelasan Ida Pandita Mpu Siwa Putra dari Geriya Bongkasa.
            ‘’Jadi, karena ada penyimpangan terhadap hasil Mahasabha 2011, bertentangan dengan akta yayasan dan UU tentang Yayasan, sebagai solusinya disepakati hal tadi, proses penegerian dipending menunggu hasil seminar serta mekanisme organisasi PHDI, yang diatur dalam AD/ART. Itu artinya keputusan mesti diambil dalam Mahasabha berikutnya, kewenangan tertinggi PHDI,’’ lanjut Ida Pandita.
            Kedua Pandita meminta Prof. Gunada yang berada diluar 3 organ PHDI tidak memanipulasi keputusan rapat resmi tersebut, agar umat tidak bingung. Bahwa UNHI perlu  dikembangkan dan ditingkatkan, baik untuk memperoleh anggaran dari APBN maupun sumber-sumber lainnya, itu juga menjadi cita-cita PHDI, yang dipercayakan kepada Yayasan maupun Rektorat UNHI untuk menindaklanjutinya. Tetapi soal penegerian, mesti dibicarakan bersama, baik oleh 3 organ PHDI maupun stakeholder PHDI melalui Mahasabha.
            ‘’Jadi mempending proses pengerian itu merupakan solusi, menunggu adanya seminar, kajian, serta mekanisme organisasi dalam AD/ART PHDI,’’ imbuh Ida Sulinggih. SUT-MB
Baca Juga :
Lima desa di Buleleng mulai kesulitan air