Foto : Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Denpasar (Metrobali.com)-

Keputusan Ketua DPD I Golkar Provinsi Bali I Ketut Sudikerta untuk maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) ke DPR RI pasca kalah bertarung sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali masih menjadi pro kontra di kalangan internal kader dan petinggi Golkar di Bali.  Bahkan pengurus DPP Golkar Gde Sumarjaya Linggih alias Demer yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar juga memberikan catatan khusus.

Sebab sikap dan keputusan Sudikerta dinilai tidak etis di tengah baru saja kegagalannya memenangkan Pilgub Bali saat maju sebagai Wakil Gubernur Bali mendampingi Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (Mantra-Kerta). Bahkan sejumlah pihak juga menilai ada kesan majunya Sudikerta hanya untuk kepentingan pribadi mengejar jabatan di legalislatif pasca kalah di eksekutif.

“Secara nalar dan etika orang Bali itu (Sudikerta nyaleg DPR RI pasca kalah Pilgub-red) tidak etis. Jangan dong (maju nyaleg-red). Coba tanya nalar orang ketika ada persoalan seperti ini? Apa pendapatnya?” kata Demer saat ditemui usai memantau  rapat  tim sembilan (9) tentang penyampaian daftar bacaleg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Bali dan DPR RI di Rumah Apresiasi Sudikerta (RAS), Jl. Drupadi, Denpasar, Kamis (5/7/2018).

Secara pribadi Demer mengaku ada perasaan  kecewa dari sejumlah kader dengan keputusan Sudikerta maju ke DPR. Sebab baru saja usai perjuangan lelah para kader mempromosikan dan mensosialisasikan serta mengagung-agungkan Sudikerta saat maju Cawagub. Maka semestinya sekarang dalam perhelatan Pileg inilah saatnya Sudikerta membalas budi para kader dengan memberikan dukungan suara untuk menjadikan para kader sebagai anggota legislatif. Bukan malah sibuk dengan ambisi pribadi menjadi anggota Dewan di pusat.

Jangan sampai ketika Sudikerta kalah dalam Pilgub malah menjadi saingan para kader yang sudah berjuang susah payah membantu Mantra-Kerta meraup suara dengan perolehan 42,44 persen atau 892.170 suara. Secara nalar dan etika orang Bali sikap tersebut tentu tidak etis. 

“Kalau persoalan itu (Sudikerta nyaleg DPR RI-red) dianggap membesarkan partai, maka bantu sekarang kader yang sudah susah payah mengeluarkan materi dan tenaga dengan segala pengorbanannya. Sekarang saatnya membalas di eksekutif untuk membantu legislatif, baik kalah maupun menang (di Pilgub-red),” ujar Demer yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI itu.

Saat ditanya apakah ada ketakutan kader atau caleg yang maju ke DPR dengan kehadiran Sudikerta yang menjadi pesaing berat, Demer mengatakan persoalannya bukan masalah takut atau tidak takut bersaing. Namun lebih kepada rasa dan etika sebagai kader yang sudah berjuang untuk Sudikerta di Pilgub. 

“Bukan masalah takut bersaing. Sekarang orang yang sudah kita kampanyekan, kita agung-agungkan saat Pilgub lalu menjadi saingan. Itu sangat manusiawi kalau ada rasa dan anggapan tidak etis. Jadi jangan dibalikkan ada yang takut bersaing,” tegasnya.

Namun Demer mengatakan jadi atau tidaknya Sudikerta sebagai caleg DPR RI dari Golkar Bali tergantung keputusan dan kewenangan DPP Golkar. Namun jika mengacu pada era kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) kader Golkar yang sudah kalah maju di eksekutif tidak diperkenankan maju ke legislatif karena soal etika. “Tapi sejauh ini saya belum dapat arahan dari DPP, ” tegas Demer.

Lalu bagaimana jika Sudikerta ngotot maju? “Kita belum tahu keputusan di pusat dan sejauh mana dia (Sudikerta-red) ngotot. Kau dia mengundurkan diri, tidak jadi (nyaleg DPR RI-red) itu hak dia. Kalau ngotot kan tidak bisa karena keputusan semua di DPP, ” ujar Demer.

Sementara itu di internal partai Golkar Bali juga berembus isu agar Sudikerta diganti dari jabatan Ketua DPD I Golkar Bali sebelum masa jabatannya habis pada 2019 untuk kemudian diganti dengan Plt (pelaksana tugas). Hal ini juga menyusul kegagalan Sudikerta di Pilgub Bali dan tidak adanya logistik atau pendanaan yang cukup.

Ditanya hal tersebut, Demer tidak mau berkomentar banyak. Namun ia mengakui jika ada persoalan logistik yang menjadi salah satu faktor kekalahan Sudikerta. “Kita lihat saja nanti (soal isu Plt-red).  Ada yang salah ada yang benar. Kita lihat dan kita takar. Jangan selama ini merasa benar saja. Saya tidak mau mengulas banyak. Tapi teman-teman tahun persoalan yang sebenarnya apa yang menjadi kekalahan kemarin,” tegasnya.

Tersebar juga kabar dukungan dari DPD II Golkar tidak melalui mekanisme rapat pleno sehingga dianggap tidak sah dan terkesan dipaksakan. Ditanya hal tersebut, Demer mengatakan kalau ada dukungan DPD II seharusnya dilakukan rapat pleno setelah itu baru disampaikan ke DPD I.

“Kalau tidak ada rapat dan tidak ada pleno berarti tidak sah. Itu kan pribadi-pribadi.  Ini kan organisasi bukan pribadi. Hal yang menyangkut dukungan selalu harus melalui mekanisme di Golkar,” pungkas Demer.

Pewarta : Widana Daud

Editor     : Whraspati Radha