Selong (Metrobali.com)-

Setelah berangsur pulih dari deraan pandemi Covid 19,Kabupaten Lombok Timur, kini mulai menata kembali simpul simpul ekonomi sebagai lokomotif yang menarik gerbong pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat. DPRD memiliki peran yang strategis dan memiliki andil besar dalam hal ini. Salah satu peran institusi ini adalah melakukan pengawasan terhadap dapur perekonomia tersebut bersinergi dengan awak media,sehingga dapat melakukan pengawasan dengan konprehensif.

” Kami memang banyak perlu informasi dalam melakukan pengawasan dilapangan,dan informasi itu tidak dapat dinapikan bersumber dari media dan wartawan. Bagi kami kawan-kawan wartawan adalah mitra kerja yang serasi, apalagi tupoksi mereka salah satunya adalah memiliki kesamaan terutama dalam melakukan pengawasan atau kontrol, ” jelas Ketua DPRD Lombok Timur NTB, Murnan S.Pd  saat menerima studi banding Humas Protokol DPRD Kabupaten Karangasem bersama rombongan dan kalangan awak media, Senin  (29/8 /2022.)

Studibanding berfokus pada pengelolan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB)  itu dipimpin   Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika, bersama Wakil Ketua,I Nengah Sumardi , Wayan Parka didampingi Sekretaris Dewan I Nyoman Mendra itu. Dalam pertemuan yang sangat santai itu, Murnan mengaku sering melibatkan wartawan dalam melakukan pengawasan dilapangan.

Menurut pimpinan dewan yang yang membawai 11 fraksi itu, dlm melakukan pengawasan, khususnya simpul simpul ekonomi yang memberi kontribusi potensial menambah pundi pundi daerah,kalangan media(wartawan)memberi banyak masukan yang menjadi perhatian Legislatif.

“Beberapa kali kami juga mengadakan pertemuan secara informal menggali informasi lebih banyak .Karena itu kemudian kami memandang perlu untuk melakukan sinergitas dengan melakukan kerjasama yang didukung

dgn dukungan anggaran” jelas Murnan.

DPRD Lombok Timur berupaya mengembangkan kerjasama dengan media, salah satunya mengajak melakukan studi banding keluar daerah untuk meningkatkan pemahaman dan dan peningkatan kapasitas dalam penyebaran informasi.

“Sejauh ini pendapatan daerah Lotim lebih didominasi dari sektor penambangan  MBLB ( galian c ) yang memiliki potensi besar.Namun demikian dari target sekitar 400 miliar rupiah yang dipasang pada tahun ini, baru dapat ditangguk sekitar 368 miliar rupiah”papar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Bila diamati lebih dalam ditengah hiruk pikuk pembangunan di Lombok,terutama pada kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang didalamnya terdapat pembangunan lintasan balapan Motor GP,  selayaknya Lotim mampu mencapai target pemasukan yang dirancang namun nyatanya tidak.  Sayangnya  target pendapatan yang dipatok dari pajak MBLB itu  masih meleset.  Murnan mengakui,  bal itu terjadi karena lemahnya pengawasan, banyaknya penggalian dilakukan secara perorang, ilegal dan tidak tertutup kemungkinan pengusaha memanfaatkan celah kelemahan regulasi yang mengaturnya.

“Kami belim memliki Perda Tata Raung,  ini juga menjadi salah satu titik lemah dalam melakukan pengawasan, sehingga penggalian pertambangan MBLB berlangsung masif,” ucapnya.

Menyikapi kondisi tersebut DPRD, kata Murnan  akan mendorong pembentukan pansus,sehingga akan terungkap dengan terang benderang penyebab tidak tercapainya target pendapatan dari sektor  MBLB  yang kemungkinan bocor atau hilang.

Menyinggung tentang bagaimana rumitnya menjaring pendapatan daerah dari pertambangan MBLB,  Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika, mengakui penanganan pajak MBLB di wilayahnya jauh lebih bagus dari apa yang ditemukan di Lotim. Menurutnya,  pos portal berbasih digital (faktur)  dan pengawasan ketat yang dilakukan OPD terkait sangat berhasil menekan tingkat kebocoran  yang selama ini selalu menjadi momok dalam menggenjot pendapatan dari galian C.

“Tahun ini kami targetkan pendapatan dari MBLB sebesar 80 miliar rupiah, melihat perkembangan per  triwulan, sepertinya angka itu akan terlampaui,” ungkao Suastika. (RED-MB)