Suasan di Stan Pameran di PKB

PARA pemangku kebijakan yang telah diberikan kewenangan khusus di  setiap institusi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya hendaknya dapat bertindak dengan lebih profesional dan lebih bertanggungjawab dalam mengatasi berbagai permasalahan secara cepat dan tepat, agar tidak ada kesan pembiaran lagi, supaya perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-36 tahun ini dapat terwujud dengan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan tidak selalu dicap monoton setiap tahunnya.

Dalam konteks ini artinya selain melakukan kritisi terhadap sajian kesenian dalam program pokok atau utama, para pemangku kebijakan di pemerintahan juga dituntut harus mampu menangani berbagai persoalan lainnya, terutama persoalan kemacetan akibat parkir sembarang di badan jalan dan di atas trotoar. Supaya, aksesbilitas utama untuk operasional shuttle bus gratis bagi pengunjung atau penonton menuju UPT Taman Budaya (arts centre) Bali, Denpasar selama perhelatan PKB berlangsung nantinya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan bersama.

Bahkan, dalam rapat pleno PKB 2014, Selasa (10/6), gubernur Bali, Made Mangku Pastika sempat menyentil supaya pengoperasian shuttle bus gratis bagi pengunjung yang selama ini kurang optimal hendaknya pada PKB tahun ini dapat ditangani dengan lebih baik. Artinya, segala bentuk kendala atau penyebabnya harus segera diatasi. Bilamana perlu harus dipaksa, agar masyarakat tidak parkir sembarang di badan jalan dan di atas trotoar. “Saya minta panitia penyelenggara PKB dan semua pihak terkait dalam hal ini dapat menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesan pembiaran lagi,” tegasnya.

Tak hanya itu, gubernur Bali juga meminta panitia lebih serius lagi mengatasi persoalan mengenai sewa menyewa stand yang setiap tahun memicu keributan sehingga dapat merusak pencitraan PKB selama ini. Yang jelas, pada perhelatan PKB tahun ini, segala bentuk persoalan tersebut tidak boleh terulang kembali. Ajang pameran ini baik kuliner maupun kerajinan dalam PKB tahun ini harus betul-betul menyajikan produk-produk kerajinan khas Bali.

Ditegaskannya, ingat, jangan sampai kecolongan lagi. Semuanya harus dicek dengan betul dan lebih teliti. Kalau masih ada pelanggaran harus ditindak dengan tegas tanpa kompromi. “Bahkan, bila perlu media massa harus menulis besar-besar, agar saya dapat mengetahui segala persoalan yang terjadi selama PKB berlangsung,” tantangnya.

Sementara itu, Kadisbud Bali, I Ketut Suastika, secara tegas senantiasa mengakui telah mengadakan koordinasi secara terpadu dengan berbagai pihak terkait yang telah diberikan tanggungjawab dan kewenangan khusus dalam kepanitiaan PKB tahun ini. Pihaknya, saat ini bahkan sudah mulai melakukan pengawasan secara intensif. Guna mengevaluasi kinerjanya secara teknis di lapangan.

Dikatakannya, sesuai instruksi gubernur Bali, Made Mangku Pastika, jika masih terjadi praktik pembiaran terhadap berbagai persoalan yang dapat merusak pencitraan PKB tahun ini pastilah akan segera dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Supaya tidak ada kesan pembiaran lagi. Dan, perhelatan PKB tahun ini dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai harapan bersama tentunya,” katanya, Sabtu (14/6).

Tidak hanya itu, seluruh masyarakat Bali, terutama yang berada di sekitar UPT Taman Budaya (arts centre) Bali, juga hendaknya dapat berperan aktif secara tanpa pamrih dan senantiasa tulus iklas menjaga pencitraan PKB yang telah mendunia dengan sebaik-baiknya. Diharapkan, segala bentuk persoalan sekecil apapun itu, yang dianggap dapat merusak pencitraan PKB supaya segera diatasi dengan lebih serius, agar tidak ada kesan pembiaran. “Yang terpenting adalah adanya kesadaran bersama untuk saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan tertentu saja. Ingatlah kepentingan publik harus menjadi prioritas utama, demi upaya peningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa berbasis kearifan lokal Bali di masa datang,” tandasnya.

Bagi para pengunjung PKB, diminta kesadarannya supaya dapat memanfaatkan fasilitas shuttle bus gratis dengan sebaik-baiknya. Guna mengatasi kroditnya arus lalu lintas menuju UPT Taman Budaya (arts centre) Bali. Supaya persoalan kemacetan dapat diatasi secara bertahap. Dengan begitu, aksesbilitas arus lalu lintas untuk shuttle bus gratis juga dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat memenuhi harapan bersama.

Maklum, katanya, selama ini terkesan masih sering terjadi praktik pemaksaan kehendak dalam pengadaan parkir sembarangan di badan jalan dan di atas trotoar demi kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan yang berlindung dibalik desa pakraman. Padahal, pihak telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memanfaatkan parkir di rumah-rumah penduduk sekitarnya. “Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah seluruh panitia PKB tahun ini untuk dapat menuntaskan persoalan ini dengan serius dan konkrit di lapangan sesuai instruksi gubernur Bali,” pungkasnya, sembari menegaskan bahwa kampus ISI Denpasar harus tetap terbebas dari berbagai tindakan intoleransi budaya dalam bentuk apapun termasuk praktik premanisme atas dalih kepentingan desa pakraman.

Lebih jauh, Wali Kota Denpasar, IB Dharmawijaya Mantra, sempat berjanji untuk mengatasi berbagai persoalan yang dianggap berpotensi dapat merusak pencitraan PKB yang telah mendunia dengan melakukan upaya koordinasi dengan seluruh jajarannya hingga di tingkat desa pakraman termasuk tingkat balai banjar, terutama yang berada di sekitar UPT Taman Budaya (arts centre) Bali di Denpasar. Bahkan, secara tegas meminta instansi terkait yang menjadi bagian dari kepenitiaan PKB dapat melakukan penegakan supremasi hukum secara tegas tanpa pilih kasih. “Tidak boleh ada kesan pembiaran. Segala bentuk tindakan melanggar hukum harus ditindak tegas. Terlebih, pelanggaran hukum itu terjadi selama perhelatan PKB berlangsung,” katanya, Jumat (13/6).

Baginya, segala bentuk persoalan yang terjadi selama PKB berlangsung akan dapat diatasi secara cepat dan tepat bilamana seluruh pihak terkait di pemerintahan dari tingkat paling tinggi hingga terendah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan bertanggungjawab serta tidak melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan hanya demi kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu.

Jadi, modal utamanya adalah kesadaran bersama untuk mengevaluasi kinerja dan sekaligus introspeksi diri secara lebih serius, agar dapat melakukan tindakan perubahan menuju arah perbaikan yang lebih baik ke depannya. “Ingatlah, ajang PKB tidak boleh dikotomi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu. PKB harus tetap sesuai dengan tujuan utamanya sebagai upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa berbasis kearifan lokal. Jadi segala persoalan harus segara diatasi, agar tidak terkesan ada pembiaran,” tegasnya.

Menyikapi wacana publik selama ini, semestinya segala wujud keinginan dan harapan para elite pemangku kebijakan memang terkesan sangat ideal sekali sekaligus mampu memberikan keyakinan dan harapan bahwa perhelatan PKB tahun ini, yang mengusung tema Kertamasa; Dinamika Kehidupan Masyarakat Agraris Menuju Kesejahteraan Semesta akan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Jika tidak terwujud sesuai harapan bersama demi kepentingan publik seluas luasnya berarti ada sistem kepemimpinan yang tidak berjalan sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Kini, giliran khalayak publik untuk mengkritisi, mengawasi sekaligus mengevaluas kinerja para elite pemangku kebijakan secara lebih serius supaya tujuan ideal dari perhelatan PKB tahun ini dapat terwujud sesuai harapan bersama. Adalah tugas insan pers untuk tampil terdepan dalam melakukan fungsi kontrolnya demi kepentingan kemuliaan dari kemaslahatan publik yang lebih bermartabat dan beradab dalam bingkai kehidupan kebudayaan bangsa berbasis kearifan lokal khas Bali yang metaksu secara mendunia. WB-MB