Bangli,(Metrobali.com)

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, didampingi Kepala BKPSDM Bangli, Made Mahindra Putra membuka secara resmi sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (simpegnas).
Sosialisasi dilaksanakan hari ini Senin, (19/8/2024) dengan peserta admin simpegnas dari masing-masing opd, dengan narasumberi I Ketut Buana, Kabid Inka dari Kantor Regional X Denpasar, Bali.

Dalam upaya meningkatkan wawasan ASN terhadap peraturan perundang undangan kepegawaian dan menambah pemahaman aparatur sipil negara dalam mewujudkan satu data dengan sistem informasi kepegawaian nasional (simpegnas) di Kabupaten Bangli. Maka BKPSDM melaksanakan sosialisasi simpegnas dengan materi kode etik pegawai, manajemen asn dan materi teknis dari kantor Regional X Denpasar.

Mahindra Putra menerangkan bahwa selama ini data Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terintegrasi, sehingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Maka dibangunlah sistem aplikasi induk kepegawaian yang disebut Sistem Informasi ASN atau SIASN yang telah dirilis tahun 2020 yang lalu, dan terus melakukan berbagai perbaikan, termasuk pemutakhiran data mandiri oleh setiap ASN melalui MySAPK yang sudah dilaksanakan di Tahun 2021. Penataan sistem informasi ASN tersebut diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas. Tujuannya agar pengelolaan data kepegawaian di masing-masing Instansi yang mencakup Data perencanaan pegawai, Pengadaan pegawai, Pengembangan pegawai, Data Kenaikan Pangkat/Pensiun, mutasi, status dan kedudukan, pemberhentian pegawai, sampai dengan peremajaan data pegawai akan terhubung langsung dengan database nasional yang dikelola BKN melalui SIASN.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar menerangkan bahwa ASN sebagai sumber penggerak roda organisasi pemerintah. Sehingga dituntut untuk memiliki kualitas sdm yang mumpuni demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan satu data dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (simpegnas).
Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik di Kabupaten Bangli, maka dibutuhkan ASN Bangli yang memiliki rasa jengah membangun Bangli. Dengan tekad yang kuat serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas pada bidangnya masing-masing, serta mau dan mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. “kami yakini ASN Bangli pasti bisa”, tutupnya. (RED-MB)