Gencarnya sorotan publik dan isu tak sedap yang menerpa kader DPP Partai Demokrat belakangan ini, membuat partai besutan Presiden SBY ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Minggu (23-24 Juli) lalu di Bogor, Jawa Barat. Bagaimana DPD Demokrat Bali menyikapi Rakornas yang sebelumnya sempat memunculkan wacana Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut? Berikut rangkuman hasil wawancara Metro Bali (MB) dengan beberapa kader Partai Demokrat Bali.

 

KONSTELASI politik di internal kader DPP Partai Demokrat boleh saja memanas, namun hal itu tidak terjadi di daerah, utamanya di Bali. “Kita sama sekali tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di pusat. Semua kader Partai Demokrat di Bali sampai sekarang tetap solid,” tegas Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Nengah Pringgo, SH. menjawab MB, baru-baru ini.

Menurut politisi asal Karangasem ini, “nyanyian” mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 tentang dugaan keterlibatan beberapa nama kader dan pengurus DPP Partai Demokrat, sama sekali tidak terbukti.

“Itu kan cuma nyanyiannya Nazaruddin, fakta hukumnya sampai sekarang kan belum ada. Karena itu, dalam menyikapi apa yang disampaikan Nazaruddin semua pihak harus mengedepankan azas praduga tak bersalah,” sarannya. Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP Partai Demokrat, Putu Suasta. Menurutnya, kasus Nazaruddin hanya persoalan kecil yang sengaja dibesar-besarkan oleh lawan politik Partai Demokrat agar partai ini kehilangan pencitraan.

Mengenai kemungkinan DPD Demokrat Bali memunculkan wacana KLB di Rakornas, Putu Suasta mengatakan bahwa Bali tidak akan melakukan itu dalam Rakornas, karena sebelumnya Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menjamin tidak akan ada KLB di Rakornas.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta menjelaskan, rekomendasi DPD Partai Demokrat Bali dalam Rakornas yakni mengusulkan kepada DPP untuk segera dilakukan konsolidasi partai. Diakuinya, memang sebelumnya Demokrat Bali menyiapkan dua usulan yang akan dibawa ke Rakornas. Kedua usulan itu adalah rekomendasi pemecatan M Nazaruddin sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, dan segera dilakukannya konsolidasi partai.

Hanya saja, lanjutnya, usulan untuk pemecatan M Nazaruddin tidak jadi dilakukan karena yang bersangkutan toh sudah dipecat sebelum Rakornas digelar. Menurut Mudarta, usulan tersebut muncul melalui rapat pleno diperluas DPD Demokrat Bali pada 14 Juli lalu. “Ini masalah nasional dan kita di Bali sudah memutuskan aspirasi kita adalah konsolidasi,” papar Mudarta.

Sebelum Rakornas digelar terbersit kabar delapan DPD Demokrat, termasuk DPD Demokrat Bali dipanggil bertemu di kediaman SBY di Cikeas, Bogor. Menurut informasi, agenda pertemuan itu untuk mengamankan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua DPP Partai Demokrat. (MB-SAS)