Maha Adi

Denpasar (Metrobali.com) –

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui menterinya Susi Pujiastuti diminta tegas dalam memutuskan wacana reklamasi teluk Benoa di Bali yang hingga saat ini masih menuai kontroversi, antara masyarakat yang menolak dan masyarakat yang mendukung proyek revitalisasi tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur The Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Indonesia I GG Maha Adi di sela workshop Konservasi Kelautan Ekoregion Sunda Kecil di Sanur, Denpasar, Selasa (7/4).

“Ibu Susi kan katanya mau menolak. Seharusnya ibu Susi jangan begitu dulu beliau kan belum membaca bener amdalnya, tapi beliau seharusnya bilang saya akan kasi forum pakar forum ahli untuk bahas amdal itu. Setelah tau baru bisa menjelaskan, saya rasa beliau tidak tegas, kalau di wawancara seharusnya tegas  menjelaskan dulu ke masyarakat, apakah setelah melakukan kajian di dalam bersama para pakar baru dia menjelaskan saya ingin reklamasi dihentikan, atau diteruskan dengan alasan bla..bla,” katanya.

Adi menyatakan, karena wacana reklamasi teluk Benoa sudah masuk dalam tahap Analisis Dampak dan Lingkungan (Amdal) dimana antara satu amdal ditandingi dengan amdal yang lain, harus dicari penengahnya yang terdiri dari forum para pakar atau ahli dimana saling bertemu dan berdiskusi.

Dalam forum ini antara amdal yang pro dan amdal yang kontra dihadirkan, selain itu forum dihadiri oleh Pemerintah daerah Bali, investor, wartawan, dan tentunya masyarakat yang terkena dampak.

“Namun dalam forum ini harus ada tanda kutip penengahnya yaitu siapa? Ya para pakar itu tadi,” kata Adi.

Pihaknya lebih menyarankan cara pendekatan dan penyelesaian dalam menangani masalah lingkungan dan jika merujuk ke Teluk Benoa basisnya harus scientific.

Baca Juga :
Gubernur Respon Cepat Pemberitaan Dua Anak Putus Sekolah

“Kalau mau merubah Teluk Benoa karena ini bentang alam sudah dari alamnya begitu, kalau mau diubah untuk dimanfaatkan kepentingan manusia harus ada basis scientific yakni peraturan amdal harus ada, itukan laporan ilmiah amdal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kualifikasi amdal. Mencari pihak yang terlepas dari kepentingan ini, seperti misalnya Pemda harus memilih university yang netral itu dari mana” tukasnya.

Selanjutnya, yang paling penting dari laporan amdal adalah rekomendasi di halaman terakhir.

“Proyek ini harus jalan dengan syarat begini-begini..itu yang harus dibaca. Apabila dipenuhi saya pribadi welcome, tapi apabila tidak dipenuhi atau dihilangkan kami menentang,” imbuhnya.

Adi juga menyarankan agar para pihak yang terkait lebih melihat kredibilitas pengamdalnya. Inisiator amdalnya apakah berpihak ke investor apa tidak. Apakah berpihak ke Pemda apa tidak? Kan kita bisa lihat kredibilitas lembaga ini misalny dari universty x apakah  punya treck record yg baik atau dibayar.

‘Intinya kita harus cari ahli tenaga amdal dari luar Bali. Karena ini di Bali saya sarankan cari university dari luar Bali sehingga lebih netral apakah UI, ITB. Saya sama sekali bukan meremehkan atau memberikan judgement university dari Bali. Sebaiknya untuk menghindari itu carilah dari luar,” sarannya.

Bahkan gabungan dari pihak ITB atau UI gabung jadi satu diperbolehkan, kemudian maju sebagai konsultan amdal, diyakini hal ini lebih memberikan keyakinan kepada masyarakat Bali yang menolak maupun yang menyetujui. Tapi kalau amdal itu mengatakan tidak ya sudah gak bisa diapain. Itu ilmiah kecuali ada tandingannya,” tutupnya.SIA-MB