Foto: Ketua DPW PSI Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi

Denpasar (Metrobali.com)-

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bali siap memberikan kejutan dan warna berbeda di Pemilu 2024. Merebut satu Fraksi di DPRD Bali menjadi harga mati dan misi yang dilakoni PSI Bali di bawah kepemimpinan Ketua DPW PSI Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi.

Mengamankan satu Fraksi PSI di DPRD Bali tujuannya jelas bukan sekedar untuk gagah-gagahan atau sekedar merebut kekuasaan di legislatif melainkan untuk menjalankan misi mulia sebagai pelayan rakyat.

PSI juga ingin mengubah kondisi dan suasana di gedung Dewan di Renon yang kerap mengecewakan masyarakat yang datang ingin menyampaikan aspirasi dan bertemu wakil rakyatnya tapi malah para anggota Dewan yang terhormat seringkali tidak ada di gedung Dewan. Mereka seolah-olah menghindar untuk bertemu rakyat yang notabene adalah “bosnya.”

“Kita ingin mengubah suasana legislatif di Renon nanti bukan dibiarkan gedung Dewan di Renon itu kosong. Kalau kami nanti di PSI bisa punya satu Fraksi di DPRD Bali, kami akan memulai sesuatu yang baru,” ungkap Ketua DPW PSI Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi.

Senada dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam pidato politiknya saat acara Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas PSI) dan puncak perayaan HUT ke-8 PSI yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/1/2023), bahwa PSI menjadi perahu yang tepat bagi mereka yang ingin menjadi pelayan masyarakat, Bro Adi menegaskan kalau seseorang terjun ke politik apalagi sebagai anggota legislati dan wakil rakyat memang selayaknya melakukan kerja-kerja yang melayani masyarakat, menjadi pelayan rakyat.

Untuk itu ketika PSI Bali mampu menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif dan meraih satu Fraksi penuh di DPRD Bali, maka PSI Bali sudah menyiapkan skema piket bagi anggota Dewan dari PSI agar setiap hari siap siaga menerima kehadiran rakyat di gedung Dewan dan memberikan pelayan terbaik untuk masyarakat.

“Nanti kami akan tempatkan anggota Fraksi PSI piket satu orang dari Senin sampai Jumat. Jadi salah satu anggota Dewan dari PSI harus ada yang piket. Jadi setiap hari ada orang di sana, sehingga setiap masyarakat datang tidak susah bertemu dengan anggota Dewan. Itu yang telah dilakukan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta,” ungkap Bro Adi yang juga seorang advokat ini.

Dengan begitu harapannya jangan sampai gedung Dewan di Renon menjadi layaknya “kuburan”, sepi tanpa keberadaan wakil rakyat. “Kami ingin memulai sesuatu yang baru sehingga masyarakat benar merasakan punya wakil rakyat di gedung Dewan di Renon. Jadi masyarakat bisa datang menemui wakil rakyatnya untuk menyampaikan aspirasinya, bukan malah menemukan kondisi gedung Dewan yang seperti seperti kuburan tidak ada wakil rakyatnya. Selama ini kita kan susah ketemu dengan Anggota Dewan padahal tugas mereka melayani rakyat yang mereka wakili,” papar Bro Adi.

Bro Adi dalam kapasitasnya sebagai advokat membantu memperjuangkan keadilan bagi masyarakat mengaku punya pengalaman pahit ketika ingin datang menemui para wakil rakyat di DPRD Bali di Renon. Saat itu dirinya ingin menyampaikan aspirasi warga para calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tepatnya calon pekerja kapal pesiar yang menjadi korban penipuan agen bodong, tapi malah tidak mendapatkan respon dari pihak DPRD Bali.

“Kami bersurat resmi ke DPRD Bali waktu kami mendampingi dan mengadvokasi calon pekerja migran yang kena tipu dan kami laporkan ke Polda. Karena kasusnya sudah lama tidak selesai, kami ingin beraudiensi dengan DPRD Bali. Kami sudah bersurat resmi dan sudah ada tanda terimanya, tapi sampai detik ini surat itu tidak pernah dibalas. Kami tidak pernah diundang. Artinya kan ini yang perlu kita ubah,” tutur Bro Adi.

“Mereka itu (anggota Dewan) kan adalah pelayan rakyat, rakyat adalah bosnya mereka. Ketika kami rakyat bersurat itu kan artinya bosnya bersurat kepada wakilnya tapi tidak direspon, terus bagaimana? Kan susah jadinya kita ketemu wakil kita yang ada di Dewan. Kondisi seperti itu yang ingin kami ubah ketika PSI punya satu Fraksi penuh di DPRD Bali,” pungkas politisi PSI asal Desa Bugbug, Karangasem itu. (wid)