Foto: Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nengah Yasa Adi Susanto yang maju nyaleg ke DPRD Bali dari Dapil Denpasar.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nengah Yasa Adi Susanto telah memantapkan langkah maju nyaleg ke DPRD Bali dari Dapil (Daerah Pemilihan) Denpasar pada Pemilu 2024 mendatang menyoroti berbagai persoalan yang mendera Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Bali dan siap memperjuangkannya lebih totalitas saat dirinya terpilih sebagai wakil rakyat.

Bro Adi mengungkapkan bahwa Bali memiliki tenaga-tenaga migran Indonesia yang profesional di bidangnya. “Jadi yang saya ingin perjuangkan adalah bagaimana PMI yang punya kompetensi ini mendapatkan perlindungan dari mulai pra penempatan, masa penempatan, maupun pasca penempatan,” turu pria yang punya pengalaman belasan tahun bekerja sebagai PMI di kapal pesiar dan menjadi sommelier (ahli wine).

Ditambahkannya bahwa Bali sudah memiliki Peraturan Gubernur atau Pergub terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali dan ini seharusnya juga di maksimalkan. “Jangan hanya sebatas peraturan perundangan-undangan, tetapi tidak punya taring atau pun tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi PMI itu membawa banyak devisa, banyak multiplayer effect,” tegas Bro Adi yang juga kerap akrab disapa Jro Ong ini.

Bro Adi kemudian mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan bank-bank yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada PMI Bali. Dan jika ini bisa disinergikan dan diperjuangkan maka para PMI Bali tidak perlu lagi menggelontorkan dana besar di awal saat akan berangkat bekerja ke luar negeri.

“Jadi kredit usaha rakyat yang difasilitasi untuk Pekerja Migrant Indonesia bisa disinergikan dengan bank BPD Bali misalnya. Jadi itu harus ditingkatkan ataupun diperjuangkan agar pekerja-pekerja migran Indonesia ini bekerja di luar negeri, tetapi tidak mengeluarkan biaya yang tinggi di awal karena disupport oleh pemerintah,” papar Bro Adi yang juga praktisi penempatan tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke kapal pesiar ini.

Di sisi lain politisi PSI asal Desa Bugbug, Karangasem ini juga mengaku akan memperjuangkan pembangunan SDM di Bali untuk lebih berkarakter dan memiliki spiritual serta mempunyai potensi sesuai dengan bidangnya masing-masing melalui program beasiswa.

Selain itu juga akan dilakukan pemerataan pendidikan atau pelatihan yang intinya berbasiskan kompetensi, terutama di lembaga-lembaga pelatihan kerja dan termasuk juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan Balai Latihan Kerja atau BLK.

Bro Adi bahkan menyebut BLK itu sebagai jantungnya pemerataan tenaga kerja dan pencetak tenaga kerja berdaya saing yang ada di Bali khususnya. “Kenapa saya bilang jantungnya karena namanya saja Balai Latihan Kerja harusnya program-program yang dibuat di BLK itu adalah program-program inovatif yang kekinian, yang terintegrasi dengan industri kerja, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

Bro Adi berpandangan jika program-program BLK bisa dirombak atau direvisi maka dana-dana tersebut tidak mubasir.”Sekarang aja lihat contoh, dana pemerintah yang digelontorkan untuk membuat BLK yang dibawa oleh salah seoranglah, anggota DPR RI itu, itu banyak yang mangkrak, karena tidak terkoneksi dengan industri kerja,” tutur pria yang juga seorang advokat ini.

“Dan yang saya denger pendirian BLK yang istilahnya dibuat itu malah tidak diketahui atau tidak bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu besar, tetapi tidak ada manfaatnya,” sambung Bro Adi.

Terkait masalah BLK tersebut Bro Adi mengaku saat dirinya terpilih di DPRD Bali nantinya akan memperjuangkan pembuatan Perda tentang BLK, sehingga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan BLK-BLK dengan program pelatihan yang inovatif. “Sehingga para pekerja atau calon pekerja bisa tersalurkan, baik di dalam maupun di luar negeri,” pungkas Bro Adi. (wid)